JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyayangkan masih adanya kebocoran dan pembocoran informasi tentang pajak oleh pihak-pihak tertentu.
“Tentu ini sebuah pelanggaran hukum. Ini kejahatan, karena keterangan itu dilindungi oleh undang-undang,” ujar SBY saat menyerahkan SPT Tahunan 2012 di ruang Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/3).
Kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, SBY meminta agar dilakukan pengusutan dan penindakan jika ada pelanggaran yang terjadi.
“Kalau tidak kita tertibkan, kalau tidak bisa kita cegah, bisa jadi itu menjadi sarana pemerasan dari orang-orang tertentu kepada wajib pajak tertentu,” Presiden SBY mengingatkan.
“Saya telah ikut menjadi korban. Sebuah media masa mengesankan bahwa saya tidak memenuhi kewajiban saya sebagai wajib pajak. Saya sungguh patuh, tertib, dan berdisiplin dalam mebayar pajak setiap tahunnya,” Presiden menjelaskan.
Sebelum bukti pelaporan diserahkan, Presiden mengatakan bahwa berkas yang ia miliki dilakukan pengecekan dengan seksama dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan petugas pajak.
“Saya tidak ingin ada kekurangan satu rupiah-pun. Akan tidak baik bagi pejabat negara kalau, meskipun tanpa kesengajaan, tetapi diketemukan kekurangan dari angka yang harus dibayarkan,” SBY menegaskan.
Jika ada kebocoran informasi pajak, Dirjen Pajak wajib merespon dan mengklarifikasi dengan segera.
“Kalau tidak direspon atau diklarifikasi, itu akan mencemarkan nama baik seseorang yang keterangan pajaknya dibocorkan dan bisa tidak akurat data yang diangkat di media massa,” Presiden menegaskan.
Presiden menginginkan ditegakkannya hukum dan etika yang baik di negeri ini. “Cegahlah kerusakan nama pihak-pihak lain di masa mendatang. Dengan cara begitu negara kita akan tertib dan benar,” SBY menandaskan.
