Pemerintah Akan Gunakan Utang Untuk Kegiatan Produktif

1359
Ilustrasi

JAKARTA-Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.878.447,3 miliar. Angka ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar  Rp1.609.383,3 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267.867,1 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar.

Adapun  belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204.383,9 miliar, yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443.296,4 miliar, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp761.087,5 miliar.

“Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka  defisit anggaran direncanakan sebesar Rp325.936,6 miliar, yang akan ditutup dengan  pembiayaan anggaran yang terutama berasal dari utang baik dalam maupun luar negeri,” bunyi Nota Keuangan seperti disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi menegaskan, arah kebijakan pembiayaan dalam RAPBN tahun 2018, yaitu: kehati-hatian, dimana rasio utang terhadap PDB tetap dijaga.

Selain itu, pembiayaan juga harus  efisien, dimana rasio biaya utang terhadap Outstanding utang rendah. “Dan tentunya harus produktif, dimana pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT Jakarta,” jelasnya.

Presiden mengaku, tantangan di bidang pendapatan negara juga tidak mudah.

Tantangan itu antara lain, masih terkonsentrasinya basis penerimaan perpajakan pada basis pajak yang terbatas,  tata kelola, kompetensi, perbaikan basis data, akses informasi dalam dan luar negeri serta penguatan regulasi yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan, rendahnya harga komoditas dan kurang optimalnya capaian lifting migas yang berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan khususnya yang dari sektor migas.

Sementara dibidang belanja, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan berupa kualitas belanja yang terus diupayakan meningkat, baik dari sisi pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif secara tepat sasaran dengan tetap menjaga efisiensi, maupun dalam hal percepatan dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output.

Sementara itu, pengelolaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami tantangan.

Diantaranya,  besaran transfer ke daerah dan dana desa yang meningkat secara signifikan telah mampu mendukung perbaikan tingkat layanan publik di daerah, namun belum dapat secara optimal menurunkan tingkat kesenjangan layanan publik antardaerah, sebagian besar dana transfer ke daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah dan menjadi SILPA dalam APBD,  formulasi distribusi Dana Desa masih berdasarkan pemerataan dan belum mencerminkan aspek berkeadilan dan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa yang belum berjalan optimal masih menjadi tantangan  dalam implementasi kebijakan dana desa sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antar instansi terkait.

Selanjutnya, pengelolaan pembiayaan anggaran masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan pembiayaan yang bersumber dari utang terutama dalam mendukung pembiayaan investasi dan kegiatan produktif.

Tantanga pembiayaan lainnya, menjaga keseimbangan sumber pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, mendorong efisiensi dalam pengadaan utang antara lain melalui efisiensi biaya utang, mengendalikan risiko dengan menjaga aspek kehati-hatian dalam pengelolaan utang (aspek prudent) dan mendorong pengembangan pembiayaan inovatif dan kreatif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, dan BUMD.