JAKARTA-Pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp 8,79 yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Selain itu, pemerintah juga belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). “Pemerintah akan terus menelusuri keberadaan dokumen sumber aset eks BPPN berdasarkan hasil pemetaan dan melakukan penilaian atas aset eks BPPN,” kata Chatib Basri ketika menyampaikan keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2012 pada sidang paripurna DPR di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Selain belum melakukan penelusuran atas aset eks BPPN, Pemerintah juga mengakui belum melakukan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp1,21 triliun lebih.
Menurut Menkeu, RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2012 ini merupakan LKPP tahun 2012, yang terdiri atas laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan Umum, dan badan lainnya. “LKPP tahun 2012 ini disusun dan disajikan sesuai dengan pangaturan pemerintah nomor 71 tahun 2011 tentang standar akuntasi pemerintahan (SAP),” tukasnya.
Menkeu menuturkan, realisasi pendapatan negara dan hibah pada TA 2012 mencapai Rp 1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBN-P 2012 sebesar Rp 1.358,20 triliun,
Realisasi pendapatan negara dan hibah pada TA 2012 ini meningkat 10,53 persen, dibandingkan dengan TA 2011. Realisasi pendapatan negara dan hibah itu terdiri dari penerimaan perpajakan , penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.
Sedang realisasi penerimaan perpajakan TA 2012 sebesar Rp 980,52 triliun atau 96,49 persen dari target APBN-P 2012 sebesar Rp 1.016,24 triliun. Penerimaan perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp 930,86 triliun, dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 49,66 triliun.
Untuk realisasi PNBP TA 2012 sebesar Rp 351,80 triliun atau 103,13 persen dari target APBN-P TA 2012 sebesar Rp 341,14 triliun. PNBP ini terdiri dari penerimaan SDA sebesar Rp 225,84 triliun, bagian pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp 30,80 triliun. PNBP lainnya sebesar Rp 73,46 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp 21,70 triliun.
Sementara, realisasi penerimaan hibah dalam TA 2012 berjumlah Rp 5,79 triliun atau 601,35 persen lebih tinggi dari APBN-P sebesar Rp 0,82 triliun
