Pemerintah dan DPR Sepakat Hapus Utang UMKM Yogyakarta

44

JAKARTA-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menghapus (write-off) kredit macet  UsahaMikroKecildanMenengah (UMKM) yang menjadi debitur Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik korban gempa di propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2006. Hingga akhir 2012, total kredit macet UMKM di Yogyakarta mencapai angka  9,403 miliar rupiah. “Saya setuju penghapusan kredit macet dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB),”  ujar  Menteri BUMN Dahlan Iskan,  saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR terkait kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, di Jakarta, Senin (4/2).

Usulan penghapusan utang tersebut merupakan tindaklanjut dari Keputusan MahkamahKonstitusi (MK) No.77/PUU-IX/2011yang menerima permohonan penghapusan utang para pengusaha UMKM di Yogyakarta. Komisi VI pun dalam keputusannya senada dengan Menteri BUMN agar para pengusaha kecil ini mendapat keringanan berupa penghapusan beban utang di sejumlah bank nasional.

Dalam putusan MK, jelas Dahlan, Himbara telah melakukan implementasi dengan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyusun standar baku (SOP) penyelesaian piutang Bank BUMN yang macet.  Penghapusan utang ini akan diprioritaskanbagi UMKM korban bencana alam.”Memanfaatkan keputusan  MK, kredit macet langsung saja dihapus dengan mekanisme rapat umum pemegang saham. Jadi, akan dilakukan perubahan anggaran dasar serta persetujuan plafon hapus tagih,” imbuh dia.

Menurut dia, penghapusan kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta akan diselesaikan dalam mekanisme RUPS LB. Rencananya, RUPS LB ini akan digelar pada bulan depan.

Dahlan berharap dalam RUPS LB tersebut dapat disetujui agar pengembalian jaminan kredit bisa cepat sehingga UKM di Yogyakarta akan kembali hidup.”Kebetulan Februari-Maret RUPS dan menyetujui penghapusan yang terjadi pengusaha UMKM yang terkena musibah gempa 2006. Maka nanti yang terpenting setelah ada keputusan penghapusan kredit, jaminan segera dikembalikan dan agunan ini bisa dimanfaatkan,” tegas Dahlan.

Dia mengatakan, penghapusan kridit macet korban gempa Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak menjadi beban yang besar kepada perbankan BUMN karena jumlahnya yang tidak begitu besar. Bahkan, penghapusan kredit macet justru akan membersihkan keuangan BUMN dalam memperkecil Non Performing Loan (NPL).  “Ini malah menyehatkan karena buku yang sudah kotor bisa bersih, nggak ada piutang yang di sita dan nggak harus bayar pajak. Jadi mendingan dihapus,” kata dia.

Data kredit macet UMK untuk bank plat merah di antaranya,, Bank Mandiri mempunyai debitur 140 orang yang terkena gempa di Jogja dengan pokok pinjaman 2,1 miliar rupiah. Sementara, Bank BRI mempunyai 39 debitur dengan  pokok pinjaman 4,2 miliar rupiah. Dan untuk Bank BNI sekarang mempunyai 1 debitur dengan pokok pinjaman 2,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk BTN mempunyai 4 debitur dengan pokok pinjaman 609 juta rupiah.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, sejak bencana gempa terjadi, semua pengusaha kecil di Yogyakarta terpuruk. Usaha mereka bangkrut disapu bencana alam.  Kondidi ini meyulitkan para pengusaha membangun kembali usahanya, karena kehabisan modal dan utang yang tak mampu lagi dilunasi.

Dia mengaku, pembahasan masalah kredit macet tersebut sudah lama dan akhirnya bisa dihapuskan melalui RUPS LB.  “Keputusan rapat hari ini sangat positif. Dengandemikianutang-utangmacet milik UMKM-UMKMdiYogyabisadihapus,”  imbuh dia.

Gubernur DIY Yogjakarta Sri Hamengkubowono X menyambut gembira atas keputusan penghapusan kridit macet UMK yang dialami rayatnya karena gempa.”Saya tidak ada kalimat lain, selain mengucapkan rasa terimakasih, yang telah membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan harapan para UKM ini bisa melaksanakan bisnisnya. Keputusan ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah pusat bila ada bencana,”  pungkas dia.