Pemerintah Diminta Beri Kelonggaran Startup Lokal

25

JAKARTA-Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat memaksa bisnis start up perlu mendapat dukungan serius. Oleh karena itu kreatifitas tak boleh dibendung. “Pemerintah perlu upaya lebih keras dan jauh melompati tren, untuk dapat mengantisipasi dan mengelola “liar”nya inovasi yang terjadi di sekitar kita, yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

DPR menggelar acara dengan format santai yang dinamai Bincang Selasar DPR. Untuk sesi perdana, diambil tema hangat Managing Disruption Amidst Global Change : “Bagaimana Indonesia bisa unggul di tengah gelombang disruptive innovation dan dinamika perdagangan kawasan.”

Acara diselenggarakan di Operation Room, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2016 dihadiri 300 peserta. “Perkembangan digital versus analog tentu perlu dikaitkan dengan fungsi DPR agar bisa menggenjot kinerja,” tegasnya

Selain Fahri Hamzah, pembicara dan pemapar utama yang hadir diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, CEO Uber Alan Jiang, Presiden Direktur Blue Bird Noni Purnomo yang diwakili CFO Robert Rerimasie , CEO Bubu.com Shinta Danuwardoyo dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.

Fahri Hamzah menyampaikan bahwa forum diskusi serupa perlu lebih sering dilakukan dengan DPR sebagai tuan rumah. “DPR harus makin menjadi representasi pemikiran dan ide-ide kolektif bangsa. Setelah ini kita adakan FGD (Focus Group Discussion) karena isu digital economy krusial. Kita akan sering lakukan (forum diskusi) seperti ini,” imbuhnya.

Sementara itu Menkominfo Rudiantara menegaskan Presiden Joko Widodo meminta kepada dirinya agar membuat pusat riset start up. “Tapi jangan Kominfo yang melaksanakan. Soalnya kalau dilaksanakan kementerian, lalu startup-nya rugi maka dihitung sebagai kerugian negara,” terangnya

Sebelumnya, Presiden Jokowi menitipkan soal program seribu startup ini setelah melihat inkubator Plug and Play di Silicon Valley, Amerika Serikat, dan melihat pergerakan negara lain yang juga punya kepedulian terhadap usaha rintisan digital itu. Misalnya, Thailand.
“Saya titip, startup ini dipikir betul. Anggaran disiapkan betul. Saya dengar di Thailand, untuk riset saja sudah mereka mulai menyiapkan anggara Rp 7 triliun. Kita tidak boleh kalah,” kata presiden saat meresmikan Indonesia e-Commerce Summit & Expo.

Menyanggupi permintaan ini, Rudiantara pun langsung gerak cepat. Ia pun menggandeng sejumlah pegiat startup yang kompeten untuk ikut membantu program seribu startup ini. Salah satunya Kibar yang digawangi oleh Yansen Kamto. “Bentuknya nanti berupa riset akademis, bisa saja bekerja sama dengan perguruan tinggi atau tidak. Kita bicara dulu dengan industrinya,” jelas menteri yang akrab disapa Chief RA itu .

Indonesia memang punya rencana besar untuk pengembangan ekosistem usaha rintisan digital. Antara lain melalui upaya mencetak seribu startup dan mencanangkan roadmap untuk membesarkan e-commerce. Keduanya ditarget terwujud pada 2020 mendatang.

Sementara menurut Yansen yang ditemui di tempat yang sama, upaya untuk merintis seribu startup ini telah dimulai dengan menggandeng akademisi, bisnis, pemerintahan, dan media.

“Program seribu startup ini adalah program nasional. Itu sebabnya, konsentrasi pencariannya bukan hanya di Pulau Jawa saja, tapi juga di kota-kota besar lainnya secara nasional,” kata pegiat startup itu.

“Maka itu kami akan bangun innovation hub yang terdiri dari co-working space dan inkubator. Kami akan membangun ekosistem di 10 kota untuk menyebarkan virus startup teknopreneur,” paparnya lebih lanjut.

Adapun 10 kota yang sudah dijajaki sejak awal 2016 ini adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Medan, Makassar, Pontianak, Denpasar, dan Surabaya.

“Itu baru tahap awal saja. Nantinya tidak hanya di 10 kota, tapi mungkin bisa 50 kota secara bertahap. Kami ingin menyebarkan virus startup teknopreneur, sehingga dapat menjadi wabah yang bisa menjangkiti seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.

Selain soal pusat riset, Jokowi juga sempat meminta ada bantuan modal awal untuk para perintis usaha digital. Penerapan ide itu, kata Rudiantara, masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan. “Jadi sekarang masih dibahas bagaimana mengonversi alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi dana startup, bentuknya bisa saja venture capital. Apakah nanti melalui Danareksa atau lainnya,” jelasnya.

Pembahasannya antara lain dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan tentunya Kominfo. Harapannya, kata Rudiantara, bisa diterapkan mulai tahun 2016 ini. “Total dana KUR saat ini sebesar Rp 120 triliun. Rencana alokasi untuk startup tak perlu besar, bila ada Rp 1 triliun saja itu sudah cukup sebenarnya,” imbuhnya. **aec