JAKARTA-Kemampuan pembiayaan pemerintah dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur masih sangat terbatas. Untuk itu, keterlibatan pihak swasta dirasa sangat penting, terutama untuk emiten-emiten yang mengembangkan proyek infrastruktur. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Suyono Dikun dalam diskusi bertajuk “Emiten Bicara Industri: Menimbang Harapan Baru 2016 di Sektor Infrastruktur” di Jakarta, Selasa (17/11).
Menurutnya, kemampuan dana APBN untuk menggenjot infrastruktur sangat terbatas sebanyak Rp400 triliun. Padahal kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur proyek pemerintah mencapai Rp5.500 triliun. “Mestinya semua diamanatkan ke pasar industri secara terbuka, dan perbanyak peran sektor swasta agar berinvestasi di infrastruktur, jangan hanya dimonopoli oleh BUMN,” terang pengamat infrastruktur ini.
Dan dengan pendanaan yang kuat dari swasta mereka bisa menangani porsi pembangunan infrastruktur sebanyak 40-50 persen. “Di sinilah pentingnya mekanisme kerja sama pemerintah-swasta. Karena swasta pasti mampu,” tegas Suyono.
Untuk itu, ia menyarankan pihak swasta jangan hanya menunggu tapi harus jemput bola menawarkan konsep pengembangan infrastruktur ke pemerintah. “Kasih tawaran dengan konsep yang menarik sehingga pemerintah mau melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur. Apalagi proyek pelabuhan, jalan tol, listrik masih banyak menunggu kucuran dana,” sarannya.
Kalau masih dimonopoli BUMN, kata Suyono, pemerintah masih tampak enggan menerapkan mekanisme public private partnership (PPP) untuk mendorong pengembangan infrastruktur nasional. “Sebenarnya, saya setuju bahwa di 2016 membawa harapan baru untuk proyek infrastruktur,” ucap dia.
Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Tbk, Ramdani Basri sangat menyambut jika pemerintah melibatkan pihak swasta untuk menggenjot infrastruktur. Menurutnya, dalam pembangunan infrastruktur siapa pun yang membangun, mau pemerintah, BUMN, maupun swasta, tetap rakyat yang akan diuntungkan. Sementara investor seperti pihaknya masih ada risiko. “Makanya pemerintah harus menugaskan ke siapa pun yang penting rakyat yang diuntungkan,” tegasnya.
Cuma sayangnya selama ini pemerintah tidak konsisten dalam melibatkan pihak swasta. Dia memberi contoh soal proyek pelabuhan di Kalibaru. Semula pemerintah setuju pihak swasta terlibat. “Tapi lucunya setelah disetujui malah di tengah jalan distop. Ini jelas jadi preseden buruk. Karena swasta sudah buat konsorsium yang mengeluarkan biaya besar,” keluhnya.
Diakui Ramdani, perseroan saat ini memiliki proyek 14 jalan tol tapi tanpa subsidi dari pemerintah sesen pun. “Padahal jika ada swasta seperti kami, ada 10 saja, maka semua ptoyek infrastruktur akan tertangani,” tegas dia. (TMY)
