Pemerintah Diminta Puasa Belanja Barang dan Jasa Setahun

Friday 2 Oct 2015, 7 : 45 pm
by
Medan, 21/3. Seorang warga melintas di jejeran mobil dengan plate nomor merah di pelataran parkir DPRD Medan, kemarin. Menjelang naiknya harga BBM banyak unjuk rasa yang melakukan swiping kendaraan bermotor dengan plate merah. Pengendara kendaraaan bermotor diharapkan berhati-hati dalam melintas selama unjuk rasa masih berlangsung.

JAKARTA-Pemerintah wajib melakukan aneka upaya yang berdampak membantu menjaga daya beli masyarakat agar  tidak terkikis terlalu dalam akibat perlambatan ekonomi. Untuk itu, efektivitas pemanfaatan anggaran semakin relevan dan makin urgent.

Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Perdagangan, Raditya Dwi Putra Kagiswana mengusulkan agar pemerintah puasa belanja barang dan jasa selama setahun  sehingga hasil penghematan ini bisa menjadi fund raising (sumber pendanaan) bagi Negara. “Sebenarnya, diawal pemerintahannya, Presiden harus memberi instruksi khusus soal pembelanjaan K/L ini.  Kalau mau anggaran kita selamat maka seluruh instasi pemerintah selama setahun, puasa belanja barang dan jasa. Pakai barang yang masih ada.  Apalagi, pengadaan barang dan jasa ini rawan menjadi salah satu sumber korupsi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/10).

Menurutnya,  puasa belanja barang dan jasa K/L ini dapat  menambah pendapatan negara 10-15 persen. Selain puasa belanja, dia mengusulkan agar mobil-mobil dinas pemerintah menggunakan sistem sewa saja.

Sistem sewa ini jelasnya guna mensiasati biaya pemeliharaan mobil yang sangat mahal.   Dengan demikian, negara tidak terbebani dengan biaya tambahan untuk merawat mobil dinas karena maintance kendaraan masih tanggungjawab leasing atau dealer. “Kalau mau, mobil-mobil dinas pemerintah disewa aja selama 5 tahun. Begitu masa jabatan selesai,  mobil dikembalikan ke leasing. Bayangkan, kalau Gubernur, Bupati itu menggunakan DAU untuk membeli mobil, sofa, gordyn baru. Kenapa tidak dipakai yang ada. Jadi ada kesan, kementerian lembaga memanfaatkan momen atau aji mumpung mengajukan anggaran,” jelasnya.

Sistem sewa katanya menghemat APBN. Namun biaya sewa jangan di markup. Katakanlah, harga mobil dinas menteri Rp 1 Miliar. Sementara kalau sewa harganya Rp 750 juta. “Jadi, ada dana yang tersisa. Sisi lain, kita juga tidak memikirkan bangkai mobil setelah rusak,”urainya.

Untuk menghemat anggaran, Raditya  mengatakan berbagai pemborosan dan kebocoran harus bisa lebih ditekan. Karena itu,  birokrasi pemerintahan harus bisa dibuat makin sehat dan produktif. “Perjalanan dinas, misalnya, patut lebih diseleksi dan lebih disesuaikan dengan tingkat urgensinya,” ujarnya.

Proyek-proyek yang sekadar menyedot banyak anggaran seperti penggantian barang-barang inventaris para pejabat, wajib diseleksi ketat. Tetapi, proyek-proyek yang berdampak nyata mendorong produktivitas ekonomi masyarakat luas harus diperbanyak sehingga memberikan multiplier effect .

Namun syaratnya, pembangunan infrastruktur harus fokus.  “Yang yang terjadi, pemerintah kelihatanya tidak punya skala prioritas. Bangun infrastruktur di Sulawesi, Papua dll. Mestinya, kita meniru China. China membangun tol dari Guangzhou ke Shanghai dan Beijing. Awalnya, jalur tol ini hutan, tetapi setelah tol dibangun, aktifitas ekonomi tumbuh dengan sendirinya. Karena ada akses,” imbuhnya.
Dia mengaku, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen penunjang pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika belanja itu mubazir, untuk apa dipaksakan.  “Ini hampir semua departeman, lembaga hingga bupati manja,” ucapnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Polrestro Bekasi Sediakan Vaksin Covid-19 dan Swab Antigen Gratis

CIKARANGF-Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi turut menyediakan layanan vaksin

Pasca Merger Dengan Rabobank, Modal BCA Syariah Dekati Rp2 Triliun

JAKARTA-Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Vera Eve