Pemerintah Dituntut Bersikap Terkait Pejabat di Panama Paper’s

34
photo dok google

JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi  menuntut pemerintah untuk mengambil sikap tegas paska beredarnya dokumen Panama Papers yang menyebut sejumlah nama pejabat publik Indonesia. Langkah ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik pada pemerintah. “Saya kira, harus ada langkah tegas agar tidak menimbulkan kegaduhan baru,” ujar  Hendardi dalam pesan singkatnya Senin (25/4).

Selain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, publik dikejutkan dengan munculnya nama  Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan  dalam Panama Papers. Namun Luhut membantah terkait dokumen Panama Paper’s ini.

Menurut Hendardi, bantahan Luhut ini tidak bermakna apa-apa. Dugaan keterlibatannya berpotensi akan mengganggu kredibilitas pemerintahan Jokowi-JK.  Sebab, public sudah mengetahui nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut..
Apalagi Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet. “Baik Ketua BPK maupun Mekopolhukam keduanya sama-sama membantah dan sudah memberikan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Tetapi, KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu,” terangnya.

Semestinya ujar Hendardi, pemerintah segera mengambil sikap.

Bagi Harry Azhar Azis, jelasnya mengundurkan diri dari Ketua BPK adalah langkah terbaik untuk menyelematkan institusi pemeriksa keuangan tersebut.

Sementara pada Luhut, Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang ditimbulkannya. “Apapun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam reshuffle II, sebagaimana Jokowi meminta pendapat KPK saat pembentukan cabinet,” imbuhnya.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengaku tidak tahu menahu tentang Mayfair International Ltd., sebuah perusahaan offshore yang tercantum dalam Panama Papers. Bantahan ini disampaikan Luhut yang disebut sebagai direktur tunggal Mayfair. “Saya tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut hingga saat saya menerima surat permohonan wawancara,” tegasnya di Jakarta, Senin (25/4).