JAKARTA-Presiden Joko Widodo tidak ingin menanggapi atau berpolemik terkait tudingan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang menyebut sedang melakukan pencitraan terhadap rencana pemerintah menurunkan harga BBM. Istana memastikan semua yang dilakukan oleh Presiden, Istana, pemerintah, atau Kabinet semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. “Sudah tidak ada waktunya lagi untuk cari popularitas dan juga untuk pencitraan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, seperti dikutip dari situs resmi pemerintah, Selasa (6/10).
Pemerintah kata Seskab tidak mau berpolemik terlalu jauh. Saat ini, pemerintah bekerja nyata dan bekerja keras untuk membawa Indonesia kearah yang leih baik. “Presiden sudah mengambil posisi. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, beliau mengambil resiko itu. “Sehingga dengan demikian kami tidak ingin sama sekali menanggapi persoalan ataupun hal yang disampaikan oleh Gubernur BI karena itu kewenangan Gubernur BI,” ungkap Pramono.
Sementara itu, terkait dengan rencana menurunkan harga BBM, Pramono mengatakan Presiden Jokowi sama sekali tidak akan melakukan intervensi dalam persoalan kenaikan atau penurunan harga BBM, listrik maupun gas.
Kepada Menteri BUMN, kata Pramono, Presiden Jokowi menginginkan perhitungan harga BBM dilakukan dengan baik saat masyarakat membutuhkan. “Nanti bagaimana hasilnya dipersilahkan kepada Pertamina, atau PLN karena sekarang ini mekanismenya sangat terbuka untuk mereka yang menyampaikan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa harga BBM khususnya Premium dan Solar sampai saat ini masih dalam proses penghitungan. Begitu juga mengenai tarif listrik, sampai saat ini masih dalam penghitungan.
Presiden Jokowi menepis anggapan, bahwa dia telah meminta harga BBM dan tarif listrik diturunkan. “Saya kemarin tidak minta diturunkan, saya minta dihitung kembali, dengan seluruh efisiensi yang ada. Ada yang harus dikoreksi. Presiden sama sekali tidak ingin melakukan intervensi kepada dunia usaha, termasuk kepada BUMN walaupun sahamnya dimiliki oleh Pemerintah,” kata Pramono
