Pemerintah Harus Bangun Industri Berbasis Substitusi Impor

7

JAKARTA-Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2019 sebesar 5,5-6,6% (year on year). Bahkan Menteri Perdagangan menargetkan peningkatan ekspor non-migas Indonesia bisa mencapai 7,5%.

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi mengatakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, target 7% bukan hanya merupakan ambisi pemerintah saja, melainkan sebuah keharusan yang dicapai Indonesia untuk bisa segera keluar dari jebakan midlle income trap.

Namun pertumbuhan 7% hanya bisa dicapai dengan skenario menumbuhkan kembali industri setidaknya diatas pertumbuhan PDB. Artinya jika pertumbuhan PDB ditargetkan 7% maka perlu pertumbuhan industri setidaknya 8-10%.

Hal ini mengingat postur industri berada di kisaran 20% sehingga dengan pertumbuhan 8-10% akan memberikan tambahan postur PDB sebesar 1,6-2%.

“Sehingga mutlak Industri harus mulai ditata ulang antara yang berorientasi pada substitusi impor (pemenuhan pasar domestik) dan orientasi ekspor,” terang Hafidz.

Melihat perkembangan sekarang dimana industri hanya tumbuh di kisaran 4%, berarti masih diperlukan kerja keras untuk memacunya tumbuh lebih cepat 2-3 kali lipat. Jika disimulasikan pertumbuhan PDB 7% dengan pertumbuhan industri 10% akan melahirkan komposisi pertumbuhan postur PDB hingga 26.37% di tahun ke-10.

Hal inilah yang nantinya akan realistis untuk mengejar pertumbuhan ekspor non migas yang tinggi setidaknya konsisten dua digit. Namun, penguatan industry macam apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut Hafidz menekankan pentingnya mengembangkan industri berbasis substitusi impor dengan memperkuat rantai suplai berbasis produk masyarakat lokal, khususnya di sektor Agroindustri (pertanian, perkebunan, perhutanan, dll) dan Marine Industry (perikanan dan kelautan).