Pemerintah Harus Cermat Bahas Perdagangan dan Isu Reformasi WTO

Saturday 29 Jun 2019, 10 : 47 pm
by

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghitung secara cermat posisi Indonesia dalam pembahasan soal perdagangan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang. Hal ini karena beberapa isu krusial perdagangan terkait perang dagang AS dan China akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan para pemimpin G20.

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, berpandangan forum pertemuan para pemimpin G20 kemungkinan akan digunakan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan lobby terkait dengan pembukaan akses pasar komoditas dagang utama Indonesia di beberapa pasar utama, termasuk melobby AS untuk memberikan akses pasar lebih leluasa bagi Indonesia.

“Tentu forum itu akan dimanfaatkan pemerintah untuk melobby negara tujuan ekspor potensial Indonesia, termasuk upaya masuk ke pasar AS dengan lebih leluasa. Tapi, tentu tidak ada makan siang gratis, dan berpotensi akan di trade off dengan kepentingan mereka terhadap Indonesia,” tegas Rachmi.

Rachmi menjelaskan potensi adanya tekanan balik terhadap kepentingan Indonesia tersebut akan berdampak terhadap posisi diplomasi perundingan Indonesia. Salah satu yang dikhawatirkan Rachmi adalah terkait dengan isu Reformasi WTO yang menjadi salah satu bola liar pembahasan di G20.

Indonesia akan masuk pada lobby negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang termasuk China yang memiliki kepentingan besar terhadap isu tersebut.

“Ruang pertarungan perang dagang telah diperluas ke dalam perundingan di WTO. Pengaruh AS dan China dalam agenda Reformasi WTO sangat kuat, dan saat ini posisi negara-negara berkembang menjadi pertaruhannya,” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Mendagri: Kepala Daerah Boleh Kampanye Capres, Asal Ajukan Cuti

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan setiap kepala daerah

Realisasi Investasi Triwulan I 2018 Tembus Angka Rp 185,3 Triliun

JAKARTA-Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi