JAKARTA-Sejumlah pengamat ekonomi menilai Presiden Joko Widodo kini lebih realistis dalam menetapkan target asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sejumlah pos asumsi yang dibuat mencerminkan kondisi perekonomian yang saat ini tengah terjadi.
Pendapatan dari penerimaan pajak diperkirakan Rp1.495,9 triliun, lebih rendah dibandingkan APBN-P 2016 yang sebesar Rp1.359,1 triliun. Sementara itu dari sisi belanja, secara umum juga diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,60% dibandingkan APBN-P 2016. Komponen belanja yang mengalami penurunan terbesar adalah belanja hibah, turun sebesar 74,15%, belanja utang luar negeri turun 8,63%, belanja subsidi turun 1,62%, dan belanja non kementerian/lembaga turun sebesar 1,23%.
Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo mengatakan, pemerintah cukup berani merencanakan pemangkasan terhadap alokasi belanja kementerian/lembaga.
Diketahui, belanja kementerian/lembaga dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp758,4 triliun lebih rendah dibandingkan pagu APBN-P 2016 yang sebesar Rp767,8 triliun atau turun sebesar 1,24%.
Data sementara, kementerian/lembaga yang mengalami pemangkasan belanja terbesar di antaranya Kementerian Perhubungan, dari Rp105,6 triliun menjadi Rp97,1 triliun, Kepolisian RI dari Rp79,3 triliun menjadi Rp72,4 triliun, Kementerian Pendidikan dari Rp43,6 triliun menjadi Rp38,9 triliun, dan Kementerian Kesehatan dari Rp58.3 triliun menjadi 62,7 triliun.
Sementara itu, alokasi belanja yang sebenarnya tidak perlu dikurangi adalah belanja non subsidi, yang justru turun dari Rp83,4 triliun (APBN-P 2015) menjadi Rp82,7 triliun. Belanja non subsidi ini misalnya subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, dan Public Service Obligation (PSO). “Nawacita sebenarnya dapat diakselerasi melalui Dana Desa dan subsidi non energi ini. Sebaiknya jangan dipotong,” kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (17/8)
Selanjutnya, belanja transfer ke daerah yang baru-baru ini menuai protes dari daerah, juga direncanakan mengalami pemangkasan sampai 4,18%. Komponen yang mengalami pemangkasan adalah dana bagi hasil (DBH) turun sebesar 4,97% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar 19,57%. Kemudian komponen yang mengalami kenaikan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) naik sebesar 4,79%, Dana Otonomi Khusus naik sebesar 8,19%, dana transfer lainnya (DID) naik sebesar 33,3%, serta dana desa naik sebesar 21,70%. “Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah di satu sisi dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Namun kebijakan ini perlu dievaluasi dan didiskusikan lebih mendalam, karena juga menyangkut proyek-proyek pemerintah di daerah,” katanya.
Senada dengan Prasetyo, pengamat ekonomi Eric Alexander Sugandi, mengatakan langkah yang diambil pemerintah mengindikasikan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengarungi tahun depan. Target penerimaan perpajakan pun dipangkas turun Rp48,6 triliun menjadi Rp1.737,6 triliun. “Lebih realistis, lebih baik berhati-hati daripada terlalu optimistis,” ujarnya.
Eric mengatakan harga komoditas mungkin bisa membaik tahun depan yang tentu saja menguntungkan Indonesia. Namun masih ada faktor risiko pertumbuhan ekonomi China yang diproyeksi melambat. “Ini bakal berpengaruh ke penerimaan perpajakan dari migas dan sumber daya alam,” katanya.
Dari sisi belanja, pemerintah juga terpaksa harus memangkas Rp12,9 triliun menjadi Rp2070,5 triliun tahun depan. Namun menurut Eric penurunan belanja masih relatif tidak banyak. Hal ini menunjukan sifat ekspansif dari kebijakan fiskal masih dipertahankan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 di 5,3 persen lebih realistis sementara angka inflasi di 4 persen mencerminkan sikap hati-hati karena inflasi tahun depan saya perkirakan di kisaran 3,5 – 4 persen,” urainya.
