JAKARTA-Pemerintah harus mengantisipasi potensi kembali terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada Juni-Juli 2015. Potensi itu berdasarkan siklus lonjakan kebutuhan dolar Amerika untuk pembayaran dividen dan bunga. “Begitupun kebutuhan impor pangan untuk menghadapi Lebaran, musim liburan dan ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga,” kata anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Soesetyo dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (8/6/2015).
Menurut anggota Fraksi PDIP, Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka inilah dalam perekonomian yang disebut the perfect storm penguatan dolar AS terhadap rupiah. Pada bulan itu juga, ada kenaikan impor bahan baku penolong untuk industri. Situasi ini akan diperparah jika sampai ada turbulensi politik dalam negeri. Kita berharap situasi politik dan keamanan tetap kondusif,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Andreas, semua pihak harus bisa menahan diri agar pemerintah bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai problematika perekonomian, tanpa harus terganggu dengan isu-isu politik negatif yang menguras energi dan membuat kalangan usaha bimbang.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, kurs rupiah terakhir terhadap dollar bertengger kokoh di kisaran Rp13.000. Sementara asumsi pemerintah yang tertuang dalam APBNP 2015 adalah Rp12.200/US$. Situasi ini jika dibiarkan berlarut-larut tanpa sikap tegas dan nyata dari pemerintah untuk memperkuat rupiah, akan menggerus kepercayaan publik khususnya kalangan pengusaha terhadap pemerintah.
Pemerintah harus mengantisipasi secara serius terhadap lonjakan tersebut agar tidak berdampak lebih serius di sektor ekonomi dan politik. Kesan yang tertangkap sekarang adalah pemerintah fokus menyelamatkan APBN sementara beban masyarakat semakin berat. Dengan kata lain pemerintah melalui kebijakannya seolah mengalihkan beban dari dampak kenaikan kurs tersebut kepada masyarakat. Misalnya kenaikan harga BBM, harga tarif dasar listrik (TDL), harga LPG dan harga pangan.
Kebijakan tersebut jelas menghantam secara langsung masyarakat. Beban akan semakin berat ketika dampak kenaikan tarif tersebut ternyata diikuti lonjakan kebutuhan pokok masyarakat. “Sampai dengan sekarang, langkah-langkah yang diambil pemerintah terlihat belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Terbukti misalnya, ada perubahan pola Dana Pihak Ketiga (DKP) yang cenderung semakin memilih untuk memegang dolar Amerika,” imbuhnya. *cea
