Pemerintah Jangan Tambah Utang Baru

23
ilustrasi utang luar negeri Indonesia

JAKARTA-Komisi XI DPR meminta pemerintah melakukan penghematan besar-besaran. Alasannya penerimaan negara dari sektor pajak terus menurun. “Mestinya yang dilakukan adalah penghematan dan bukan justru menambah utang yang akan menjadi beban bertahun-tahun,” kata anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan di Jakarta, Kamis (11/2016).

Sebagaiman diketahui, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp3.000 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp752 triliun dan surat utang negara atau SBN Rp2.347 triliun. “Tak masuk akal, memang. Ketika penerimaan negara dari ekspor terus menurun, pemerintah malah menumpuk utang,” tambahnya.

Menurut Heri, pemerintah harus serius memperhatikan posisi utang negara, termasuk utang swasta. Posisi seperti ini sudah lampu merah, karena bisa membawa Indonesia pada jurang kebangkrutan. “Apalagi utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan bunga komersil,” tegasnya.

Sementara posisi utang swasta US$167 miliar, jauh lebih tinggi daripada utang pemerintah. Posisi utang ini sekali lagi, ucap Heri, akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam.

Ditambahkan Heri, pemerintah sudah begitu banyak menerbitkan SBN untuk membiayai APBN 2016. Itu sama saja pemerintah secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia menuju kebangkrutan dan penguasaan asing.
“Saat ini, penerbitan SBN yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional,” ujar Heri.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI ini menambahkan saat ini rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto dan debt service ratio masing-masing sebesar 32,9 persen dan 46,2 persen. Angka itu masih cukup tinggi dan terus menggerus penerimaan negara dari ekspor. Penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang, belum termasuk bunga. **aec