Pemerintah Musnahkan 23 Kapal Pelaku ‘Illegal Fishing’

Pemerintah Musnahkan 23 Kapal Pelaku ‘Illegal Fishing’

0
BERBAGI
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Menko Kemaritiman Rizal Ramli memimpin penenggelaman 23 kapal pelaku illegal fishing, dari kantor KKP, Jakarta, Selasa (5/4).

JAKARTA-Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115, Selasa (5/4) pukul 11.00 WIB, kembali melakukan pemusnahan terhadap 23 barang bukti kapal ikan asing (KIA) pelaku illegal fishing terdiri atas 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia.

Pemusnahan dilakukan di tujuh lokasi berbeda yakni lima kapal di Batam (Kepulauan Riau), dua kapal di Tarempa (Kepulauan Riau), tiga kapal di Langsa (Aceh), dua kapal di Tarakan (Kalimantan Utara), satu kapal di Belawan (Sumatera Utara), dua kapal di Pontianak (Kalimantan Barat), delapan kapal di Ranai (Kepulauan Riau).

Komando pemusnahan dilakukan langsung secara daring oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 di Pusat Pengendalian Ditjen PSDKP KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta,  Lantai 12. Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, pemerintah akan terus memusnahkan kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia sebagai upaya melestarikan sumber daya laut nasional. “Pemerintah tidak akan berhenti memberantas kapal penangkap ikan secara ilegal untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa,” kata Susi.

Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan  dari  tindak  pidana  perikanan  dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama yang intensif dari seluruh unsur Satgas 115 meliputi TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya yang diwujudkan melalui berbagai dukungan, khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas KKP, KRI TNI Angkatan Laut, Kapal Polisi, dan Kapal Bakamla