Pemerintah Pacu Pengembangan Industri Manufaktur Agar Berdaya Saing Global

9
Menperin, Airlangga Hartarto

JAKARTA-Pemerintah terus berupaya memacu pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global, seiring pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan produktivitas, terutama industri yang berorientasi ekspor.

“Saat ini, kebijakan makro tetap dijaga dengan komitmen pemerintah melaksanakan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan,” ucap Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 berada di 5,17 persen, paling tinggi dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan angin sedang bertiup ke Indonesia. Artinya, industri Indonesia semakin percaya diri di kancah global dan masih memiliki peluang ekspansi. Pada tahun 2018, beberapa sektor industri tumbuh hampir dua kali lipat atau di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, permesinan dan logam tumbuh hampir 9,5 persen.

Selanjutnya, untuk memacu industri manufaktur nasional, pemerintah juga telah menandatangani Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, ekspor Indonesia ke Australia akan meningkat, karena Australia telah memberikan komitmen untuk mengeliminasi bea masuk impor untuk seluruh pos tarifnya menjadi 0 persen.

Beberapa produk Indonesia yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya, antara lain produk otomotif khususnya mobil listrik dan hybrid, kayu dan turunannya termasuk furnitur, tekstil dan produk tekstil, ban, alat komunikasi, obat-obatan, permesinan, serta peralatan elektronik.

“Kami sangat menyambut baik kerja sama ekonomi yang komprehensif ini, karena menjadi momentum untuk sama-sama memacu pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, IA-CEPA merupakan tonggak baru hubungan Indonesia dan Australia yang mencapai tingkat lebih tinggi. Selain itu, kemitraan komprehensif ini tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi saja, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas.

“Cakupan kemitraan yang komprehensif ini akan memberikan dampak positif kepada perekonomian Indonesia dan Australia dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, investasi di industri manufaktur di Tanah Air pun dapat meningkat pada tahun ini karena pemerintah telah merilis aturan terkait dengan tax holiday yang mencakup lebih banyak sektor, yaitu melalui PMK 150/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Selain itu, kepastian untuk mendapatkan insentif tersebut juga lebih jelas dengan adanya online single submission (OSS).

“Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai stabil. Ini kesempatan Indonesia untuk terus memacu investasi, ekspor, dan pengoptimalan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor industri,” tuturnya.

Upaya lain guna mendorong pertumbuhan invetasi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai kebijakan keringanan pajak atau tax holiday yang diprioritaskan untuk industri baru. Saat investor tersebut memasukan proposal investasi, pemerintah Indonesia menentukan berapa lama perusahaan akan menerima fasilitas tax holiday. Dalam aturannya, ditetapkan lima hingga 20 tahun untuk investasi hingga Rp30 triliun.

“Kami membuka diri seluas mungkin. Di luar ini, kalau ada investasi spesial, saya rasa investor dapat datang ke kami, sehingga kami bisa menentukan tax holiday tambahan bagi industri tersebut,” pungkasnya