Pemerintah Perjuangkan Terjadi Percepatan Implementasi Paket Bali

Wednesday 25 Nov 2015, 9 : 37 pm
by
Bachrul Chairi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan percepatan implementasi Paket Bali.

Selain itu, pemerintah juga mengupayakan akses pasar bagi barang non-pertanian melalui kerja sama perdagangan multilateral.

“Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi Paket Bali yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas,” tegas Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi dalam seri pamungkas dialog internasional sistem perdagangan multilateral yang mengangkat tema ‘Expanding the Market Access Through WTO Process: Low Hanging Fruits Or Still Long Way to Go?’, di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (25/11).

Selain itu, beberapa barang industri Indonesia juga memiliki daya saing yang patut dibanggakan di pasar internasional.

Dengan demikian, selain barang pertanian, Pemerintah juga berupaya memanfaatkan kerja sama multilateral untuk memperluas akses pasar barang non-pertanian.

Sebelumnya, beberapa isu pertanian, kepentingan Least Developed Countries (LDCs), dan perjanjian fasilitasi perdagangan telah disepakati dalam Paket Bali yang lahir pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO).

Bachrul menegaskan, posisi Pemerintah Indonesia tetap tegas menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan.

Sektor ini masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas tenaga kerja di Indonesia, sumber penyedia pangan guna menjamin ketahanan pangan, serta bahan baku industri.

“Penguatan sektor pertanian akan berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Sementara, barang non-pertanian Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, serta produk makanan dan minuman merupakan produk yang banyak diminta pasar dunia sehingga juga harus didorong pula akses pasarnya,” lanjut Bachrul.

Bachrul berharap negara-begara maju menyepakati isu yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti isu pertanian ini.

“Pada KTM ke-10 mendatang, akan ada tingkat ambisi yang seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang sehingga akan tercapai kesepakatan, yaitu negara maju mendukung kepentingan negara berkembang dan sistem perdagangan multilateral,” harap Bachrul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

SKK Migas Apresiasi 16 Kontraktor KKS

JAKARTA-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Juni, Jumlah Uang beredar M2 Capai 13,1%

JAKARTA-Pertumbuhan uang beredar (M2) mencapai sekitar 13,1% (yoy) pada Juni