Pemerintah Perlu Tinjau Kembali Alokasi Dana APBN

23

JAKARTA-Ketua Tim Pemerintah untuk Revisi Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Dr. I Made Suwandi mengatakan ketidakjelasan Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah telah berdampak buruk terhadap  pembagian keuangan antar pemerintahan.  Karena itu, sangat penting mengkaji kembali pola alokasi dana APBN saat ini, dimana  70% tersentralisasi di pusat dan hanya 30% untuk daerah.  “Mestinya daerah bisa memiliki dana yang lebih besar karena pemerintah daerah memiliki 31 urusan kewenangan, dan ini jauh lebih banyak dari urusan yang ditangani pemerintah pusat.” I Made Suwandi disela-sela Seminar Kebijakan Nasional yang diselenggaran oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNDP melalui proyek Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP) di Jakarta, Rabu (20/11).

I Made Suwandi menjabarkan walaupun UU No. 32 tahun 2004 menetapkan Pemerintah Pusat hanya memiliki enam kewenangan absolut (urusan hubungan luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan fiskal dan moneter, urusan peradilan, dan urusan agama), pembagian urusan yang lebih detil belum memadai.   Ketidakjelasan ini berdampak pada kebingungan pemerintah sehingga berakibat pada tumpang tindih ataupun kekosongan pelaksanaan urusan pemerintahan. “Situasi ini sangat mempengaruhi pembagian sumberdaya pendukungnya: seberapa banyak dana dan tenaga kerja yang harus diberikan untuk setiap tingkatan pemerintahan.” kata I Made Suwandi. 

Akibatnya,  jelas dia timbul ketimpangan alokasi anggaran yang harus disediakan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan per  tiap-tiap urusan yang harus dijalankannya maupun seberapa banyak sumberdaya manusia yang harus direkrut untuk menjalankan urusan tersebut. “Ini turut berdampak pada mutu pelayanan publik yang belum baik,” jelas dia.

Lebih lanjut,  I Made Suwandi menekankan sudah sewajarnyalah Undang-Undang  Pemerintah Daerah harus merupakan Undang-Undang  Negara dan bukan Undang-Undang  Kementerian Dalam Negeri, karena pembagian urusan kewenangan pemerintah serta pengaturan fungsi keuangan melibatkan banyak stakeholders terkait. Undang-Undang  ini harus sejalan juga dengan Undang-Undang  Dana Perimbangan yang jelas mengatur fungsi dan keuangan pemerintah.