SEMARANG-Tekanan ekonomi global yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik mendorong semua negara untuk menarik investasi dan arus uang sebesar-besarnya agar bisa masuk ke negara masing-masing. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, melalui penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Presiden Joko Widodo berharap uang yang sudah dikeluarkan, baik yang masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa langsung dimanfaatkan untuk investasi. “Pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi portofolio, antara lain Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Kalau BUMN bisa obligasi, bisa saham, ada inftrastruktur, reksa dana, perbankan (deposito, giro, tabungan) bisa langsung dimasukkan langsung ke sana kepada bank-bank yang sudah ditunjuk,” jelas Presiden Jokowi saat sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty, di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari laman setkab Rabu (10/8).
Presiden menegaskan Indonesia harus siap untuk bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain. Dengan perubahan dunia yang terjadi dalam hitungan detik, Pemerintah harus cepat memutuskan agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. “Biasanya kerja satu shift, dua shift tidak mau saya, kerja tiga shift, kita kejar. Ini kebutuhan bukan keinginan,” ujarnya.
Menurut Presiden, hingga kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sentimen positif dan menunjukkan tren yang terus naik. Di kuartal pertama, tambah Presiden, tumbuh 4,94 persen, kuartal kedua naik 5,18 persen. “Sedikit-sedikit tapi naik. Kesempatan ini harus kita gunakan. Jangan lepas,” tegasnya.
Selain instrumen investasi portofolio, menurut Presiden, investasi bisa dilakukan beberapa sektor yang menjanjikan. Hal ini, mulai dari infrastruktur, padat karya, kelautan, pertanian, pariwisata, hingga properti.
Pemerintah, tambah Presiden, akan membagi sektor-sektor ini dalam tiga kategori, besar, sedang, dan kecil, sehingga investor bisa memilih kategori mana yang sesuai kemampuan. “Pemerintah saat ini baru konsentrasi, baru fokus pada infrastruktur. Bisa ikut masuk ke pembangunan pelabuhan. Ada yang besar misalnya Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Makassar New Port, Sorong, atau yang kecil-kecil,” papar Presiden.
Infrastruktur lain yang bisa dimasuki, lanjut Presiden, adalah pembangunan tol di sejumlah wilayah seperti Sumatera (Lampung sampai ke Aceh); Kalimantan (Balikpapan ke Samarinda); dan Sulawesi (Manado ke Bitung). Jalur kereta api (Sumatera dan Sulawesi); transportasi massal di kota-kota besar seperti MRT (Jakarta) dan LRT (Jabodetabek dan Palembang); airport; dan tenaga listrik baik skala besar, sedang, dan kecil juga bisa dimasuki.“Hingga 71 tahun merdeka, listrik kita baru 53 ribu megawatt. Target kita dalam lima tahun 35 ribu megawatt,” tambah Presiden menjelaskan peluang di sektor tenaga listrik yang masih terbuka.
Sektor lain yang mempunyai banyak peluang adalah sektor padat karya yang dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti otomotif dan garmen/tekstil. Untuk menstimulus investasi di sektor ini, Pemerintah berjanji akan mempermudah perizinan. “Kalau ada yang membangun pabrik yang berkaitan dengan yang padat karya, buka sudah. Beri kesempatan. Bantu mereka yang berkaitan dengan perizinan. Jangan justru disulit-sulitin. Kalau bisa sehari, beri izin sehari,” terang Presiden.
