JAKARTA-Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mempersiapkan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Program yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 ini akan menyasar 250 ribu Sambungan Rumah (SR) akses aman air minum dan 65 ribu rumah tangga memiliki akses sanitasi layak.
Program ini merupakan replika Pemerintah Indonesia terhadap kesuksesan program hibah yang sebelumnya didanai oleh Pemerintah Australia sejak tahun 2009. Sebelumnya pemerintah pada tahun 2015 meluncurkan Program Hibah Air Minum dengan sumber dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto mengatakan program Hibah Air Minum tahun 2015 memiliki target penerima manfaat sebanyak 142 ribu SR di 87 kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp426 miliar.
“Ditjen Cipta Karya pada tahun 2016 mengusulkan alokasi pendanaan sebesar Rp1 triliun untuk Program Hibah Air Minum dan Sanitasi sebagai bentuk replikasi Pemerintah Indonesia terhadap kesuksesan program hibah yang sebelumnya didanai oleh Pemerintah Australia sejak tahun 2009,” urai di Jakarta akhir pekan lalu.
Dwityo menjelaskan, usulan kegiatan ini merupakan upaya untuk mencapai target akses universal air minum dan sanitasi sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019.
Sementara Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengungkapkan perlunya menyiapkan mekanisme insentif program apabila ada Pemerintah Daerah yang mau mengalokasikan dana lebih besar untuk hibah air minum dan sanitasi sebagai apresiasi terhadap keinginan besar mereka untuk mencapai target air minum dan sanitasi.
Pertemuan ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi penjaringan minat bagi kabupaten/kota yang akan bergabung dalam Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Pelaksanaan progam ini diharapkan dapat meningkatkan akses universal air minum dan sanitasi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sedangkan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Mochammad Natsir, menyarankan Program Hibah Air Minum tetap fokus pada kelompok MBR karena persoalan MBR bukan pada pembayaran tarif, melainkan pada biaya pemasangan.
“Program hibah dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada Pemda untuk memberikan akses air minum pada MBR,” tegas Natsir.
