JAKARTA-Pemimpin bangsa harus cermat mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN).
Hal ini semata-mata demi kesejahteraan rakyat.
“Pemimpin itu tak hanya presiden dan wapres, melainkan DPR, DPD, DPRD dan semua pejabat daerah adalah pemimpin bangsa, yang setiap tahunnya siap mengelola keuangan negara sebesar Rp 1.500 triliun (APBN), untuk merealisasikan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ,” kata Pengamat politik FISIP UI, Dr Valina Singka Subekti dalam diskusi ‘Peluang pemimpin muda dalam Pilpres 2014’ bersama Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin dan anggota FPDIP DPR Boediman Soedjatmiko di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (22/10).
Menurut Dosen UI ini, Indonesia ini negara yang kaya raya dengan sumber daya alam (SDA).
Karena itu pemimpin bangsa tak boleh mengelola SDA hanya untuk kepentingan kelompok.
Masalahnya amanah UUD 1945, untuk kesejahteraan bangsa dan negara.
Namun sayangnya, kata Valina lagi, banyak kader partai politik atau parpol yang terjebak pragmatisme kekuasaan dan bahkan tersangkut korupsi dari pusat sampai daerah, makin mempertegas bahwa parpol gagal melahirkan pemimpin muda yang nasionalis, ideologis dan berkarakter sebagai negarawan.
Karena itu, mustahil pada Pilpres 2014 mendatang parpol mampu menampilkan pemimpin muda sebagai capres maupun cawapres.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, menilai sebagai anak bangsa tidak boleh pesimis.
Bahwa Indoensia sebagai negara besar ini memang membutuhkan figur pemimpin yang besar pula. Baik secara kualitas, wawasan kebangsaan yang memadai, memiliki semanngat pembaharuan, gesit, progresif, dan inovatif, yang tidak lagi membutuhkan pencitraan dirinya sendiri.
Juga integritas, kesalehan sosial, anti korupsi, amanah, memahami nilai-nilai keagamaan, kredibel, kapabel, dan tak mempunyai beban masa lalu.
”Karena beban masa lalu itu bisa menyandera dirinya ketika memimpin,” tuturnya
Selain itu menurut Lukman, seorang pemimpin harus memiliki solusi dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa yang sangat majemuk ini.
Terlebih, Indoensia sudah dilihat oleh dunia untuk terlibat aktif dalam kemajuan dan ketertiban dunia internasional. Untuk itu, pintu masuknya seorang capres tak ada lain adalah parpol dan UU Pilpres. “
Saya mendukung PT pilpres 20 % itu dihapus saja dan kembali ke UUD 1945 bahwa capres dan cawapres itu diusung oleh parpo,atau gabungan parpol, dan agar capres alternatif bisa muncul. Untuk itu, tak bisa seorang capres hanya berdasarkan elektabilitas atau popularitas survei saja. Apalagi lembaga survei ada yang dipesan,” tegas Lukman.
Yang pasti Boediman sepakat kalau pemimpin itu harus mempunyai integritas, dan kapabilitas agar mampu merangkul bangsa yang majemuk ini, dan siapa saja yang tinggal di negeri ini bisa aman dan nyaman.
Selain itu mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, track record, jejak rekam atau riwayat hidupnya yang baik, tak bohongi rakyat, dan dalam konteks global pemimpin itu mampu terlibat aktib menciptakan ketertiban dunia yang tidak adil.
“Bukan terjebak pada konspirasi untuk eksploitasi kekayaan negara ini. Tak boleh mementingkan kelompoknya, dan tak boleh kalah dengan kepentingaan bisnisnya ketika membuat kebijakan,” terang mantan Ketua PRD ini. **
