JAKARTA-Profil kemiskinan di Indonesia ternyata belum banyak berubah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2013, mencapai 28,55 juta orang (11,47%), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37%).
“Pertambahan jumlah penduduk miskin tahun lalu disumbangkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013,” kata Kepala BPS Suryamin dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (2/1).
Selama periode Maret–September 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30juta orang (dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013).
Sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (dari 17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013).
Suryamin menyebutkan, selama periode Maret 2013–September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami kenaikan.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 8,39%, naik menjadi 8,52% pada September 2013.
Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 14,32 pada Maret 2013 menjadi 14,42% pada September 2013.
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2013 tercatat sebesar 73,43%, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2013 yang sebesar 73,52%.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, dan bawang merah.
Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan di antaranya adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin.
Pada periode Maret 2013–September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks KeparahanKemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan.
Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin melebar.
Maluku-Papua Terbanyak
Selain mencatat pertambahan orang miskin secara nasional pada periode Maret-September 2013 menjadi 14,47 persen secara nasional, dipaparkan pula sebaran kemiskinan tersebut berdasarkan pulau.
Hasilnya, wilayah Maluku-Papua menjadi wilayah dengan sebaran jumlah orang miskin paling banyak se-Indonesia.
Meski secara kuantitas penduduknya tidak sebanyak pulau-pulau lain, namun di kedua kawasan Indonesia timur itu, persentase penduduk masuk kategori tidak mampu mencapai 24,81 persen.
Sebaliknya, Kalimantan berhasil memperoleh keuntungan dari populasi yang sedikit, sebagai pulau dengan sebaran penduduk miskin paling sedikit.
“Kalimantan penduduk miskin hanya 6,6 persen, tapi itu karena penduduknya tidak banyak,” katanya.
Di Sumatera, penduduk miskin mencakup 11,53 persen dari populasi. Berikutnya, Jawa mencapai 10,98 persen, Sulawesi 11,75 persen, dan Bali-Nusa Tenggara 14,49 persen.
Tak cuma dari pertambahan jumlah penduduk miskin, dua indeks yang menggambarkan kualitas kemiskinan masyarakat Indonesia turut suram.
Indeks kedalaman kemiskinan sebagai penanda kualitas kemiskinan meningkat, dari 1,75 pada Maret, menjadi 1,89 memasuki September 2013. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang menggambarkan daya beli masyarakat miskin untuk keluar dari kondisinya juga memburuk.
Indeksnya, dari 0,43 menjadi 0,48 persen.
Alhasil, kesenjangan kaya-miskin di Indonesia masih sama seperti 2012. BPS menyebut data yang terangkum dalam koefisien gini itu masih di angka 0,41, alias terjadi kesenjangan moderat, dan pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat masyarakat.
“Data koefisien gini masih sama seperti sebelumnya,” pungkasnya.
