Oleh: Eddy Cahyono S-Staf Sekretariat Kabinet
Visi prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang mandiri dibidang ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dielaborasi dalam 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Presiden RI Joko Widodo, sejatinya merupakan strategi mendasar dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing serta membangkitkan kejayaan ekonomi Indonesia.
Kemandirian di bidang ekonomi dengan memacu pertumbuhan ekonomi produktif rakyat, menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi berkeadilan, dengan memprioritaskan bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik, antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif, yang didukung oleh infrastruktur dasar dan konektivitas nasional yang memadai.
Upaya memacu bergeraknya sektor-sektor strategis ekonomi domestik tersebut, menuntut adanya realokasi pembiayaan dalam struktur pembelanjaan negara (APBN), utamanya guna memastikan semakin besarnya ruang fiskal dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.
Sebagaimana yang kita ketahui, struktur dalam APBN 2015 tidak memiliki ruang fiskal yang kondusif dalam mendukung bergeraknya sektor-sektor ekonomi domestik, sebagai akibat dari beban subsidi BBM yang sudah sedemikian berat.
Diperlukan adanya langkah “berani dan cepat” dalam menyelamatkan APBN dan memperlebar ruang fiskal APBN mendatang, mengingat terus meningkatnya konsumsi BBM, yang ternyata 70% dinikmati oleh kelompok berpunya.
Sebagai ilustrasi, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam APBN-P 2014 diperkirakan akan melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Subsidi diperkirakan mencapai Rp246,5 triliun, dengan volume BBM subsidi 46 juta kilo liter.
Tercatat dalam APBN-Perubahan 2014, program pengendalian subsidi sebesar Rp403 triliun, terdiri dari atas subsidi energi Rp350,3 triliun yaitu subsidi BBM Rp246,5 triliun dan subsidi listrik Rp103,8 triliun, serta subsidi non-energi Rp52,7 triliun.
Subsidi dan Urgensi Pengalihan Subsidi BBM
Dalam konteks studi Ekonomi Pembangunan subsidi, sejatinya adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal, yang dilakukan pemerintah dalam menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan, sehingga peran subsidi tetap penting bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa.
