JAKARTA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta agar fokus mengurus negara daripada terus memantik kegaduhan politik yang justru berimplikasi pada melemahnya kohesi sosial, destabilitas politik baru, dan guncangan ekonomi nasional.
Menurut Ketua SETARA Institute, Hendardi, sikap paranoid SBY tidak akan menyelesaikan masalah.
“Beberapa kali isu kudeta yang dilemparkan oleh Presiden RI dan rangkaian penyikapan yang diperagakan oleh otoritas negara semakin menunjukkan paradoks dan menyimpang dari nalar umum tentang situasi politik nasional mutakhir,” jelas Hendardi di Jakarta, Minggu (23/3).
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan, akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin (25/3), dengan agenda untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.
Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto, dan tujuh jenderal TNI lainnya.
Semua tamu Presiden Yudhoyono itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.
Dalam konferensi pers, Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi.
Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
Menurut Hendardi, kegaduhan politik dan potensi instabilitas sesungguhnya dipantik oleh Presiden RI sendiri yang sudah tidak lagi fokus mengurus negara.
Alih-alih menyelesaikan persoalan mendasar kenegaraan dan kebangsaan, SBY lebih suka mencari kambing hitam tentang siapa musuh negara.
