Pengampunan Pajak Bisa “Alirkan” Dana US$50 Miliar

34

JAKARTA-Kebijakan pengampunan pajak bisa merangsang pengusaha mengalirkan dananya yang tersimpan di luar negeri masuk ke Indonesia. “Berikan pengampunan pajak untuk kalangan pengusaha dan konglomerat, supaya dana-dana yang tersimpan di luar negeri masuk ke Indonesia,” kata Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier dalam diskusi “Gonjang-ganjing Rupiah dan Nasib Rakyat, bersama anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis, (5/9).

Dari pengampunan pajak itu, sambung Fuad, diperkirakan dana luar negeri yang masuk itu diprediksi bisa mencapai US$50 miliar. “Saya perkirakan uang yang mengalir itu bisa mencapai US$50 miliar. Dan bisa memperkuat cadangan devisa,” tambahnya.

Ke depan, kata Fuad, justru malah dana-dana yang masuk itu bisa menjadi potensi untuk kena pajak. “Nanti ke depan kan dana itu bisa jadi potensi,” tegasnya.

Saat ditanya apakah pengampunan pajak akan mempengaruhi pendapatan pajak, karena APBN bertumpu pada sektor pajak, Mantan Dirjen Pajak era orde baru itu membantahnya. “Sama sekali tidak berpengaruh, karena selama ini dana-dana yang diparkir di luar negeri itu, juga kena pajak. Artinya, tidak terkait dengan APBN,” ucapnya.

Sayangnya, Politisi Hanura ini mengaku kecewa dengan langkah pemerintah yang tak mau menerapkan policy-policy di lapangan seperti ini. “Policy di lapangan seperti ini tidak pernah dilaksanakan. Saya katakan mereka ini tidak mengerti situasi lapangan, cuma anak sekolahan,” terangnya.

Yang dilakukan pemerintah itu, kata Fuad, malah membuat policy yang sifatnya sesaat dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Lihat saja, ketika Bursa Efek bergejolak malah mengerahkan Jamsostek. “Itukan duit buruh, jangan dipakai untuk menyelesaikan pasar kapitalis, terutama para konglomerat. Coba, kalau ekonomi wong cilik yang kena masalah, apa mau BUMN dikerahkan?,” tanya Fuad.

Fuad menambahkan fundamental ekonomi Indonesia itu rapuh. Karena pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi. “Tapikan, para menteri SBY semua membantah, bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik di  ASEAN,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, meminta pemerintah lebih tegas dalam mengeluarkan kebijakan, terutama keberpihakan kepada sektor riil yang berkaitan dengan pajak. “Jangan kebijakan itu untuk sektor keuangan saja, karena investasi di sektor riil, pasti ada loyalitas ketimbang sektor keuangan,” ungkapnya.

Menurut Ara-sapaan akrabnya, empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini belum jelas.  “Misalnya, soal tarif itu bagaimana,” ucapnya. 

Lebih juah kata Ara, seharusnya pemerintah juga berani memberikan sanksi kepada semua instansi dan lembaga yang masih melakukan transaksi menggunakan dolar. “Harus tegas, semua transaksi menggunakan rupiah. Kalau perlu buat aturannya,” tegasnya.

Ara sepakat, harus dicari pula mekanisme agar devisa hasil ekspor (DHE) ini bisa masuk ke dalam negeri.  “Kalau PDI Perjuangan menjadi penguasa, kita akan memperkuat industri dalam negeri dan semua kebijakan fiskal berorientasi pada kepentingan dalam negeri,” pungkasnya. **cea