JAKARTA-Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang bergabung di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2014 telah mendorong peningkatan jumlah anggaran yang diajukan OJK untuk 2014.
“OJK mengajukan pagu alokasi anggaran 2014 sebesar Rp2,41 triliun atau naik sebesar 46,37 % dari pagu alokasi anggaran 2013 sebesar Rp1,65 triliun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa,(9/7).
Menurut Muliaman, kenaikan anggaran ini disebabkan beberapa hal seperti peningkatan kegiatan operasional bidang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan sebesar Rp278,96 milliar yang merupakan pengalihan tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI ke OJK.
Kemudian, tambahan kegiatan administratif untuk remunerasi naik sebesar 45,58 % dari pagu 2013 sebesar Rp775 milliar atau naik 91,61 % dari prognosa Rp588,82 milliar karena rekrutmen pegawai baru serta tambahan pembayaran penyetaraan gaji pegawai yang ditugaskan dari BI sesuai dengan jabatan dan standar di OJK.
Muliaman menjelaskan kebijakan dan rencana kerja di tahun 2014, difokuskan pada pengembangan produk dan perluasan akses sektor jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal dan IKNB, sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat luas dalam rangka mendukung program keuangan inklusif.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri jasa keuangan berbasis syariah ini, juga akan menjadi program kerja prioritas OJK pada 2014,” ujarnya.
