JAKARTA-Koordinator Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33), Alif Kamal meminta Presiden Joko Widodo agar tidak terjebak dalam perdebatan metode pembangunan kilang gas alam cair (LNG) di Blok Masela, apakah di laut (off shore) atau di darat (on shore). Akan tetapi Presiden Jokowi harus memastikan bahwa pengelolaan Blok Masela kedepannya sejalan dengan amanat Trisakti, terutama Pasal 33 UUD 1945. “Mengingat cadangan gas dalam blok ini yang begitu besar dan akan membawa banyak manfaat bagi negara ini ketika di kelola sendiri,” Alif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/2)
Alif Kamal yang Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) menyayangkan ketidakkompakan Kabinet Kerja dalam membenahi persoalan bangsa.
Setelah terjadi silang pendapat antara Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menko Maritim, Rizal Ramli soal pengelolan Blok Masela kali ini giliran Presiden Jokowi memperlihatkan ketidaktegasannya terhadap masalah ini.
Selang 1 hari setelah Rizal Ramli mengumumkan bahwa pembangunan kilang pengelolaan gas dilakukan didarat (on shore), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum mengambil keputusan terkait pengelolaan Blok Masela.
Menurut Johan, Presiden akan mempertimbangkan seluruh aspek sebelum mengambil keputusan terkait proyek lapangan gas abadi tersebut. “Sampai saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan Blok Masela apakah off shore atau on shore,” kata Johan, saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).
Pernyataan Johan itu diungkapkan untuk menepis informasi yang beredar tentang Presiden Jokowi telah memutuskan pengelolaan Blok Masela dilakukan secara onshore (di darat) “Dengan mengambil banyak jargon Trisakti dan Nawacita yang sering dikampanyekan saat Pilpres 2014 harusnya sikap Jokowi tegas dalam persoalan Blok Masela ini yaitu, Bangsa Indonesia harus berdaulat atas kekayaan alamnya. Tidak kemudian menunjukan sikap yang ragu atas kekayaan alam yang menjadi milik kita sendiri,” tuturnya.
Alif berharap Presiden Jokowi harusnya tidak terjebak dalam perdebatan pembangunan kilangnya saja, akan tetapi Presiden Jokowi harus memastikan bahwa pengelolaan Blok Masela sejalan dengan amanat Trisakti, terutama Pasal 33 UUD 1945.
