Pengembangan Industri Farmasi Sangat Prospektif

45
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berfoto bersama Presiden Direktur PT Bayer Indonesia Angel Michael Evangelista (tiga dari kiri), Duta Besar Republik Federasi Jerman untuk Indonesia, Peter Schoof (dua dari kiri), Senior Bayer Representative ASEAN Bayer, Ernst Coppens (empat dari kiri) serta para delegasi, usai melepas Kontainer Ekspor Ke-3000 PT Bayer Indonesia dengan tujuan negara-negara di Eropa. Depok, Jawa Barat, 27 Maret 2019.

DEPOK-Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menegaskan, pengembangan industri farmasi di Indonesia khususnya sektor yang menghasilkan produk kesehatan masih cukup prospektif. Peluang ini salah satunya dipacu karena adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan jumlah peserta sebanyak 217 juta jiwa.

“Tentu potensi tersebut menjadi kesempatan untuk pengembangan industri farmasi di Indonesia,” ujarnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/3).

Apalagi, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 menyebutkan, industri farmasi dan bahan farmasi merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapatkan prioritas pengembangan karena berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

“Sebagai sektor andalan masa depan, industri farmasi dan bahan farmasi, akan kami terus dorong pengembangannya melalui berbagai kemudahan dan insentif berupa pengurangan pajak maupun bea masuk yang ditanggung pemerintah serta bentuk insentif lainnya,” tutur Airlangga.

Hal itu didukung adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Regulasi ini menginstruksikan 12 kementerian dan lembaga agar saling bersinergi dan mendukung dalam mendorong kemandirian obat nasional.

“Oleh karena itu, industri farmasi harus terus dipacu untuk ekspansi dan investasi baru. Sebab, untuk menekan impor perlu ada investasi, selain itu bea ekspor produk farmasi ke banyak negara masih nol persen sehingga menjadi potensi besar bagi Indonesia dalam pengembangan sektor ini,” paparnya.

Menperin menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah konsisten untuk meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi defisit melalui substitusi impor.

“Pada tahun 2018, sektor nonmigas itu positif, sehingga harus terus digenjot agar sektor nonmigas berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan nonmigas Indonesia pada 2018 surplus. Surplus terjadi karena ekspor nonmigas yang sebesar 162,81 miliar dollar AS lebih besar dari impor nonmigas yang mencapai 158,842 miliar dollar AS.

“Negara seperti Uni Eropa, Korea, dan Australia tidak mengenakan bea impor untuk produk bio. Itulah yang membuat produk kita kompetitif,” ungkapnya. Apalagi, Indonesia sudah menandatangani CEPA dengan Australia dan EFTA, sehingga Indonesia berkomitmen untuk memperluas akses pasar.

Kemenperin mencatat, industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh sebesar 4,46 persen dan memberikan kontribusi industri tersebut terhadap PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 2,78 persen dan terus meningkat selama lima tahun terakhir.

“Industri farmasi adalah sektor yang memiliki karakteristik capital intensive, high technology, R&D intensive, heavily regulated, dan fragmented market,” sebutnya.

Saat ini, industri farmasi di dalam negeri sebanyak 206 perusahaan, dan didominasi oleh 178 perusahaan swasta nasional, serta diikuti sebanyak 24 perusahaan Multi National Company (MNC) dan 4 perusahaan BUMN.

Industri farmasi dalam negeri termasuk industri yang telah lama berdiri dan mampu memenuhi 75 persen kebutuhan obat dalam negeri.

“Saat ini, kami sudah punya dirjen khusus yang menangani farmasi. Jadi, sudah seharusnya Indonesia memperkuat industri farmasi, sehingga pemerintah akan kasih sejumlah fasilitas seperti super deductible tax untuk vokasi sebesar 200 persen dan inovasi 300 persen,” jelasnya.