JAKARTA-Pemerintah diminta bertindak adil terkait penyaluran dana APBN.
Karena itu porsi penyaluran dana APBN harus berimbang baik itu melalui bank BUMN konvensional maupun bank syariah.
“Porsi bank penyalur dana APBN dibutuhkan payung hukum sebagai landasan operasional. Maka kami berharap dukungan pemerintah pada bank syariah harus lebih konkrit dan tidak setengah hati saja,” kata Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Ikhwan Ridwan, di Jakarta,27/9.
Menurut Ikhwan, pemberian porsi tersendiri kepada bank syariah, terutama untuk penyaluran dana APBN yang selama ini digunakan untuk penyerapan program pembangunan diberbagai kementerian pemerintahan.
“Sejauh ini dalam penyaluran dana APBN tersebut hanya melalui bank konvensional saja sementara bank syariah nyaris tidak ada sama sekali,” tambahnya.
Lebih jauh kata Ikhwan, saat ini penyaluran dana APBN yang sudah berjalan hanya pada konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Dana APBN bermitera dengan bank syariah jika itu ada hanya baru dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh salah satu bank syariah, sementara dana yang disalurkan ke pelaku usaha kecil dan menengah itu masih milik bank syariah. Di KUR itu pemerintah hanya memberikan penjaminan 70% melalui dana APBN,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Ikhwan, Kementerian Keuangan sebaiknya menerbitkan regulasi khusus bank syariah agar memiliki porsi hak yang sama seperti bank konvensional dalam menyalurkan dana-dana APBN.
”Hal yang sama juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) jika ini bisa terjadi dana APBD dalam penyalurannya, bank syariah diberikan hak yang sama,”terangnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sekitar 53% dana APBN Malaysia ditempatkan di bank syariah.
Belum lagi ditambah dengan penempatan dana BUMN Malaysia di bank-bank syariah negeri jiran tersebut.
Ini yang menyebabkan perbankan syariah di Malaysia market sharenya besar dan mempengaruhi kemajuan ekonomi Malaysia.
Mendukung pengembangan ekonomi syariah secara konkrit bagi pemeritah, menurut Ikhwan, tak ada ruginya sama sekali.
Bahkan justru akan semakin mendapat dukungan besar bagi masyarakat Indonesia.
Karena ekonomi syariah dengan konsep “bagi hasil” merupakan budaya ekonomi Nusantara yang telah dijalankan sebelum bangsa ini menjadi republik.
“Jika pemerintah merespon positif konsep bagi hasil tersebut maka pemerintah akan mengembalikan ekonomi Nusantara dan pemerintah membangkitkan kembali semangat identitas nasionalnya sebagai sebuah bangsa besar seperti diera Sriwijaya dan Majapahit yang juga mengembangkan ekonomi bagi hasil,” ucapnya.
Ikhwan menyakini pemerintah Indonesia mampu melakukan itu semua untuk dijadikan kebijakan politik ekonomi.
“Apalagi orientasi ekonomi syariah selaras dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang mendorong sektor riil dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
