People Power Keniscayaan dan Tidak Ada Payung Hukumnya

Friday 10 May 2019, 3 : 12 pm
by
C. Suhadi SH MH

Kejam
Kejam disini, rantai kekuasaan tidak dapat disentuh lagi oleh kekuatan apapun. Seperti di Uganda, Idi Amin yang berkuasa dari tahun 1971 – 1979, adalah diktator militer yang 8 tahun tidak didapat disentuh serta diawasi oleh badan apapun, sampai sampai pada masa kejatuhanya di lemari pendingin terdapat banyak kepala manusia tanpa orang teriak siapa yang dibunuh oleh sang Diktator. Juga tragedi di Kamboja yang terkenal dengan tragedi Killing Field ( kuburan masal ) dari pembataian atas dugaan pembataian rezim Khmer Merah.

Diperkirakan ada dua puluh ribu situs kuburan masal dari jumlah korban satu juta lebih, yang berlangsung tahun 1975 s/d 1979. Dan Indonesia kita kenal DOM ( daerah operasi militer) di Aceh.

Dan kini, di era pemerintahan Jokowi Negara dalam keadaan aman, ekonomi dalam keadaan baik. Semua serta murah, aparat penegak hukum menjadi pelindung rakyat, TNI milik rakyat yg setia melindungi segenap tumpah darah.

Dengan demikian domein sosio yuridis kecurangan, bukan di level people power akan tetapi ada dua jenjang lembaga yg krannya selalu terbuka, yaitu Bawaslu di tingkat Situng dan MK di tingkat final hasil rekapitulasi suara nasional yang akan di umumkan KPU. Dua wilayah ini harus menjadi lompatan dari teriak curang tadi yang harus ditempuh sebagai warga negara. Supaya wilayah curang bukan dalam bentuk wilayah kata kata yang provokatif, tapi ada produk hukum tenang ada dan tidaknya curang itu.

Jadi people power bukan mekanisme hukum seperti pemikiran sempit sekelompok orang, tapi adalah sebuah agenda besar yang mau merebut kekuasaan, KUDETA, rakyat sebagai awam telah di jadikan obyek antara untuk menuju kearah sana.

Dan kalau hal itu tetap dilakukan, sudah saatnya aparat penegak hukum dapat menangkap orang orang tersebut, karena mereka sebenarnya adalah pemecah belah bangsa yang harus di tumpas.

Penulis adalah Ketum Negeriku Indonesia Jaya

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Fahri Ajukan Permohonan Eksekusi Aset PKS

JAKARTA-Menindaklanjuti Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan dirinya, Fahri Hamzah

Semua Lembaga Perlu Pengawasan Tak Terkecuali KPK

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan lembaga pengawas agar lembaga anti