Rachmi mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak hanya bicara soal ekspor, tetapi juga menyusun strategi Kebijakan Non-Tarriff Measures (NTMs) yang harus diperkuat untuk menjadi strategi dalam menyiasati gempuran impor.
Pemerintah perlu menyusun strategi NTMs yang dapat melindungi pemanfaatan produk domestic dalam kegiatan ekonomi nasional tanpa harus takut kita digugat di WTO.
“Negara industri lebih banyak menerapkan NTMs ketimbang Indonesia, dan malah mereka juga yang lebih sering menggugat Indonesia,” terang Rachmi.
Rachmi juga menambahkan, bahwa aturan dalam kerjasama FTA jangan sampai menjadi boomerang bagi matinya industry lokal.
Hal ini karena banyak aturan FTA yang akhirnya membatasi gerak pemerintah untuk dapat menyusun kebijakan untuk memperkuat industry lokal.
Karena itu, IGJ mendesak pemerintah Indonesia agar memiliki posisi runding yang dapat memperkuat fase penguatan industry lokal dan tidak bisa ditawar.
Seperti kewajiban local content requirement (TKDN), pembatasan ekspor bahan mentah, kewajiban transfer teknologi dan memastikan pelaksanaan aturan fleksibilitas dalam aturan IPR, membatasi pembukaan akses pasar untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, menghapus mekanisme rachet dan standstill serta mekanisme lain yang membatasi ruang kebijakan negara, membatasi penerapan performance requirements dan menghapus mekanisme ISDS.