SOLO-Apakah Area Perdagangan Bebas ASEAN yang sering disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu wilayah pertempuran dalam Era Perang Generasi Keempat ? Apa yang sebenarnya disebut dengan Perang Generasi Keempat ? Apakah Indonesia akan memenangkan perang ini ?
Pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam seminar nasional kedua yang diadakan oleh STIE / ABA St. Pignatelli, Surakarta pada Kamis (28/4). Berharap dengan menghadirkan 3 (tiga) pembicara yakni Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (Mantan WaKASAD & Ketua Jati Diri Bangsa), Prof. Dr. Bambang Setiaji (Rektor Universitas Muhammadiyah, Surakarta), Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH. LL (Rektor Universitas Atma Jaya, Jogyakarta), seminar yang dipandu Agung PW (wartawan senior Suara Merdeka), akan menyingkap takbir rahasia Perang Generasi Ke-IV (G 4) itu.
Demikian diungkapkan Ketua Yayasan St. Pignatelli, Rm. JB Clay Pareira SJ dan Ketua STIE St. Pignatelli Titik Dwiyani dalam penjelasannya terkait dengan seminar yang akan diadakan dengan thema “MEA DAN PERANG GENERASI KEEMPAT”, Senin (25/4).
Seminar tentang Perang Generasi Ke-IV ini merupakan lanjutan dari seminar pada bulan sebelumnya yang mengambil thema, “MEA DAN TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA”. Dalam seminar tersebut, dikatakan bahwa Indonesia tidak akan dapat menghindar dari dinamika globalisasi tersebut. Tak seorangpun dapat menyiasati dunia yang senantiasa berubah dan memberikan dampak secara nyata atas kehidupan sebuah negara dan rakyatnya. Dunia akan terus mengecoh Indonesia dan tidak mungkin melawannya kecuali kita sendiri mau berubah.
Dengan hampir lebih 60 persen rakyat berpendidikan Sekolah Dasar, yang diperlukan oleh Indonesia untuk menghadapi globalisasi dunia termasuk pasar perdagangan bebas negara ASEAN atau yang sering disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), adalah perubahan sikap mental yang mendasar. Indonesia harus menghapus mental tidak disiplin dan sekaligus membangun kepemimpinan (leadership). Itu merupakan pendapat Pengusaha Nasional, Franciscus Welirang, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar bulan lalu.
Namun Indonesia tidak mungkin menjadi pemenang dalam MEA karena sekalipun berpenduduk paling besar, tetapi kualitas pendidikannya rendah. Ini juga diperparah bangsa Indonesia tidak bermental disiplin serta lemah dalam kepemimpinan. Kelemahan Indonesia hanya bisa diatasi dengan segera jika kita sepakat merubah mental tidak disiplin dan membangun kekuatan kepemimpinan (leadership).
Lalu bagaimana akan memenangkan MEA tersebut ?
Menurut Rm JB Clay SJ, bangsa Indonesia tidak boleh hanya melihat dari sudut perdagangan bebas saja. Indonesia harus melihat dinamika lain yakni perang tak kasat mata yang tidak menggunakan kekuatan militer tetapi kekuatan senjata ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dibukakan matanya, sekalipun tidak mudah, untuk berani masa depan masa depan diri dan negaranya.
Bangsa Indonesia, jelas Clay SJ lebih lanjut, tidak pernah secara serius dan mendalam membahas setiap dinamika perubahan yang akan berdampak pada masa depannya. Indonesia senantiasa dininabobokan oleh dinamika politik yang tidak jelas tujuan akhirnya dan persoalan yang bukan pada substansinya. “Pak Kiki Syahnakri adalah orang yang tepat untuk menjelaskan masalah ini. Dalam berbagai tulisannya di media masa pada beberapa waktu lalu, Pak Kiki sudah menjelaskan masalah Perang Generasi Ke-IV ini. Dan menjadi tepat ketika dua rektor dari Universitas Muhamadiyah Surakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta membahas perang ini dari kacamata pendidikan,” ujar Rm Clay SJ.
Oleh karena itu, Titi Dwiyani menambahkan, dalam tahun 2016 -2017, STIE/ ABA Pignatelli mencoba menghadirkan segara persoalan yang ada diadapan bangsa Indonesia dengan diberlakukannya MEA. Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh kejutan ketika pendidikan asing diijinkan masuk ke Indonesia. Siapakah yang akan terlindas ?
Oleh karena itu, setiap bulan STIE / ABA St. Pignatelli akan menghadirkan berbagai pembicara yang berkompeten di bidangnya untuk menjelaskan berbagai persoalan itu. Menurutnya, lembaga pendidikan Indonesia harus memulai kerjasama berlandaskan nasionalisme dan kepentingan bangsa serta negara.
