JAKARTA-Kalangan DPR minta agar industri perbankan lebih fleksibel terhadap pelaku usaha, terutama UMKM/UKM. Apalagi khususnya terhadap UKM-UKM binaan BUMN, yang terkait langsung dengan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Jangan sampai KUR ini dianggap dana hibah. Itu salah, meski tanpa agunan, KUR ini fungsinya adalah meningkatkan produktifitas masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo di sela-sela mengikuti Kunspek Komisi XI DPR RI ke produsen Batik Sungsang di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Jumat (30/12/2018).
Diakui Donny, memang banyak kendala dalam penyaluran KUR di lapangan, seperti jumlah kredit maksimum Rp20 juta per UKM atau individu. Selain itu, harus mempunyai usaha seperti pertanian, kerajinan atau lainnya dengan kredit bunga rendah serta adanya pendampingan. “Kalau itu sesuai program yang diharapkan, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai,” tegas anggota Fraksi Nasdem.
Dikatakan Donny, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke salah satu industri Batik Sungsang yang merupakan binaan Bank Mandiri cukup menarik perhatian. Alasannya, industri batik tulis ini menggunakan bahan alami. “Kita ingin secara tahu langsung, bagaimana sebenarnya efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lapangan,” tambahnya.
Melalui pembinaan ini, kata Donny, DPR berharap industri kecil makin meningkat, dan budaya batik ini bisa terus dilestarikan. “Ini harus diikuti oleh industri perbankan lain untuk sektor ekonomi lainnya. Sehingga daya beli dan pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah bisa makin meningkat,” ujarnya mantan Dosen STT Surabaya.
Lebih jauh Donny menjelaskan kunjungan tersebut dimaksudkan agar program-program pemerintah yang dibahas Komisi XI DPR RI berjalan baik, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan Dewan. DPR RI juga ingin mengetahui program Corporate Social Responbility (CSR) perbankan efektif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, maka diharapkan bisa dicapai pemerataan di seluruh Indonesia.
Dengan adanya pemerataan, sambung Donny, maka ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa diimplemetasikan untuk kegiatan produktif yang belum bisa disentuh oleh perbankan. Tujuannya, supaya binaan CSR ini bisa meningkatkan diri dan industri kecil bisa bankable dan bisa berkembang menjadi industri besar. “Industri binaan ini tidak hanya untuk kepentingan dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspor. Bukan hanya batik, sektor industri lainnya bisa ekspor, maka devisa meningkat dan otomatis nilai rupiah menguat,” tandas legislator Partai NasDem ini.
Sedangkan mengenai prospek pemasaran batik, seusai arahan Presiden agar perbankan ikut membantu memasarkan produksi industri kecil, maka BUMN perbankan bisa ikut mengiklankan produk UMKM ke mancanegara. Bank Mandiri, sebagai salah satu BUMN perbankan juga telah melakukan promosi dengan Digital Marketing (DM). “Dengan DM sekaligus perluasan berita pemasaran ke mancanegara, dan terbukti ada pesanan dari Singapura dan Jepang. Saya harapkan perbankan yang mempunyai perwakilan di luar negeri juga ikut andil memasarkan produk-produk dalam negeri,” dorong legislator dapil Jawa Tengah III ini.
Produk Batik Sungsang ini termasuk produk batik tulis untuk menengah ke atas. Rata-rata pembuatannya satu unit kain batik diselesaikan dalam waktu 1-2 bulan. Sungsang Batik dikerjakan sekitar 30 pembatik yang rata-rata perempuan lanjut usia (lansia). Selain untuk pasar Indonesia, batik ini juga diekspor ke Jepang, Singapura dan Turki. ***
