JAKARTA – Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris mengungkapkan keprihatinannya terhadap perekonomian nasional yang belum berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Alasannya masih banyaknya kekayaan negara yang dikuasai asing.
Bahkan seperti PT Freeport yang sebagian besar investasinya Amerika Serikat.
“Jadi, perekonomian negara ini masih melenceng dari cita-cita proklamasi,” tegas anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur dalam dialog 4 Pilar MPR RI “Memaknai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945” bersama Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif INDEF di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (8/5/2017).
Menurut guru besar hukum tata negara UKI, sejumlah investasi pertambangan yang kecil-kecil tidak tahu siapa pemiliknya.
“Di pertambangan besar itu banyak mantan pejabat militer. Ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut B. Panjaitan dan lain-lain. Padahal, menurut Pasal 33 UUD NRI 1945 kekayaan negara itu harus dikuasai negara dan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat,” tambahnya.
Anehnya lagi kata Jhon, pasal 33 UUD NRI 1945 pasca amandemen khususnya ayat 4 itu disebut-sebut sebagai pesanan asing.
Karena itu asas kebersamaan dan keadilan itu harus kita perjuangkan secara terus-menerus, dan kalau perlu kembali ke UUD yang lama (sebelum amandemen).
“Kalau perlu kembali ke UU lama sebelum amandemen,” ujarnya.
Mengapa? Untuk air bersih saja kata Jhon, rakyat sudah tidak berdaulat.
Mereka di daerah tidak minum air kemasan mineral seperti di kota-kota, tapi masih minum air dari kali dan sebagainya.
“Rakyat di daerah tidak minum air bersih, tapi air kali yang kotor,” ungkapnya prihatin.
Enny mendukung perlunya kembali mengkaji Pasal 33 UUD tersebut, karena dari unsur legislasi banyak perundang-perundangan seperti Migas, Minerba, dan Perbankan yang tumpang-tindih.
“Sehingga dalam pelaksanaannya, kita lebih liberal dari negara-negara liberal sendiri seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan lainnya yang menganut sistem ekonomi kapitalis,” ujarnya.
