JAKARTA-Konferensi Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds akan digelar pada tanggal 7-8 Maret 2016 mendatang di Jakarta. Situasi ini bertepatan dengan dunia Islam yang memprihatinkan. Apalagi dalam waktu tiga tahun terakhir isu Palestina seperti terpinggirkan. Ditambah situasi di dalam Palestina sendiri semakin tidak jelas. “Dua situasi itu membuat Konferensi OKI ini menjadi sangat penting untuk mampu “menyelamatkan” Palestina dan termasuk Al-Quds,” kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (5/3/2015).
Alasannya, lanjut Mahfudz, pertama-ketika muncul gelombang Arab Spring di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terjadi turbulensi politik antara kekuatan baru dengan kekuatan lama.
“Hal ini menyedot energi politik dan ekonomi yang sangat besar. Sehingga perhatian terhadap isu Palestina pun terpinggirkan,” tegasnya
Celakanya, kata politisi PKS itu, kekuatan-kekuatan politik baru di Arab Spring dipandang lebih dekat dengan kekuatan politik garis keras di Palestina. Sentimen negatif akhirnya menjalar ke Palestina. Dan saat ini gerakan kontra Arab-spring kembali berkuasa. “Akibatnya, sikap politik mereka terhadap Palestina pun nampak melemah,” ujarnya.
Kedua, konflik baru di kawasan Timur Tengah yang didominasi oleh isu ISIS (Islamic State Irak and Syaria) dan konflik sunni-syiah juga berdampak besar bagi Palestina. Suriah misalnya yang sejak lama bersama Iran mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, sekarang menarik diri. Alasannya karena kekuatan politik di Palestina tidak mendukung rezim Bashar Assad malah cenderung meninggalkannya.
Biaya konflik dan perang yang ditanggung negara-negara di kawasan Timur-Tengah dan sekitarnya, mengakibatkan bantuan keuangan kepada Palestina nyaris berhenti total. Ketiga, dunia Islam secara keseluruhan juga menghadapi tantangan dan ancaman baru sebagai pekerjaan rumah domestiknya.
Karena itu menurut Mahfuz, penurunan laju ekonomi dan masalah terorisme, membuat banyak negara muslim mengalihkan perhatian dari isu Palestina.
Keempat, negara-negara di kawasan Eropa maupun AS juga memiliki persoalan besarnya sendiri. Selain persoalan ekonomi dan politik dalam negerinya, konflik di kawasan Timur Tengah juga memiliki dampak terhadap Negara-negara di kawasan Eropa dan AS.
Dengan empat faktor itu, maka Palestina terjebak dalam situasi sulit. Menghadapi berbagai persoalannya sendirian. Dalam situasi ini, Israel mengambil kesempatan dengan meningkatkan agresinya. “Lihat saja program pembangunan pemukiman baru terus berlangsung, meski sudah ada resolusi PBB. Serangan militer terhadap kelompok sipil berlangsung hampir tiap hari dan sepi dari pemberitaan. Bahkan, Israel semakin berani mengklaim masjid Al-Aqsha sebagai wilayah suci yang berhak dimasuki warga Yahudi,” jelas Mahfuz lagi.
Dengan demikian, kondisi dalam negeri Palestina, baik di Tepi Barat maupun Gaza sangat berat secara ekonomi. Krisis keuangan, pangan, pengangguran dan juga gangguan keamanan semakin meningkat. Hal itu tentu saja bisa memicu radikalisme lanjutan menuju konflik terbuka dengan Israel.
Bukan mustahil, situasi ini justru ditunggu oleh Israel. Perang terbuka Israel vs Palestina di tengah situasi dunia Islam – khususnya Negara-negara Timur Tengah sedang sibuk dengan konflik yang lain. “Di sinilah letak urgensi dan pentingnya Konferensi Luar Biasa OKI yang ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds,” tambahnya.
Karena itu, Konferensi OKI ini harus mampu mengkonsolidasikan kembali perhatian dan dukungan Negara-negara anggota OKI terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Juga harus mampu meletakkan peta jalan baru menuju Palestina Merdeka. Tidak cukup hanya dengan deklarasi atau resolusi. Tapi komitmen dan langkah aksi bersama mengatasi berbagai persoalan yang ada. “Indonesia sesuai visi Presiden Jokowi untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina sangat tepat untuk mengambil inisiatif, bahkan menjadi motor dari gerakan OKI ini,” terangnya.
DPR, sambung anggota Fraksi PKS, menghargai rencana pemerintah untuk membuka Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina dan melantik pejabatnya pada pertengahan Maret tahun 2016 ini. “Kesadaran kolektif negara anggota OKI harus terbangun, baik ketika Palestina saat ini berada dalam status Darurat Merdeka,” pungkasnya. **aec
