JAKARTA-Setara Institute menilai pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus pada kasus-kasus intoleransi masih merupakan pernyataan simbolik yang tidak diikuti oleh jajaran pemerintahan di bawahnya.
Berdasarkan data Divisi Advokasi dan Jaringan Setara Institute Achmad Fanani Rosyidi, sehari setelah pernyataan itu, pada 1 April, kegiatan keagamaan pengikut Syiah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur diserang dan dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang menyebut diri sebagai Ormas Aswaja. “Pada hari yang sama, Ormas yang diidentifikasi sebagai FPI juga melakukan aksi intoleransi dengan membubarkan diskusi Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) di Pekanbaru, Riau,” ujar Rosyidi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/4).
Menurutnya, aksi-aksi intoleransi tersebut hanyalah sebagian kecil dari tindakan intoleransi yang terjadi di banyak tempat pada kwartal pertama 2016.
Dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini mengatakan Presiden Jokowi tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan dan pernyataan dalam menghadapi kasus semacam ini. Tetapi harus dibuktikan dengan tindakan, yakni memerintahkan jajarannya baik institusi Polri, Kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit menghadapi kelompok intoleran. “Data pelanggaran kebebasan baik kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul, justru semakin meningkat pada pemerintahan Jokowi. Selain pelanggaran HAM, pembiaran praktik intoleransi juga membahayakan kualitas demokrasi,” terangnya.
Karena itu, Presiden Jokowi harus memastikan semua mekanisme pencegahan aksi intoleransi itu bekerja efektif termasuk melibatkan masyarakat luas. “Tak bias hanya dengan himbauan semata,” pungkasnya.
