Perlu Data Kependudukan Guna Rampungkan RUU Perlindungan TKI

Perlu Data Kependudukan Guna Rampungkan RUU Perlindungan TKI

0
BERBAGI

JAKARTA- Rombongan parlemen Indonesia dalam kunjungan persahabatan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menemukan fakta dan masukan baru seputar isu ketenagakerjaan. Meski Revisi UU PPILN (Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri) sudah hampir final, namun tetap harus ada masukan dari lapangan. “Di satu sisi kita tetap perlu input lapangan yang faktual,” kata  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam siaran pers, Minggu (21/5/2017).

Ketua Timwas TKI ini menambahkan RUU PPILN akan menguatkan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri tinggal menunggu keseriusan dan kekompakan pemerintah.

Di sisi eksekutif sudah selesai dan tinggal tahap finalisasi. Salah satunya ide soal perlunya integrasi data kependudukan Indonesia yang nantinya menjadi single data source pekerja yang akan berangkat ke luar negeri dengan data kependudukan negara tujuan penempatan harus disiapkan.  “Upayanya perlu sistematis. Seperti Arab Saudi, mereka sudah siap dengan Labour Management System, apakah kita sudah siap. Meski diguncang e-KTP akan tuntas Juni 2017, semoga itu jadi pijakan data pengelolaan TKI,” jelas Fahri.

Agenda pertemuan dalam lawatan kerja masih berlangsung sampai hari ini, seperti pertemuan dengan Ketua Parlemen dan Kementrian Tenaga Kerja Uni Emirat Arab dengan agenda yang lebih luas yaitu penguatan hubungan bilateral.

Selama muhibah, delegasi DPR bertemu dengan KJRI Jeddah, Arab Saudi, dan KBRI UEA di Abu Dhabi, mengunjungi pekerja Indonesia di shelter-shelter, dialog dengan LSM pekerja migran, serta bertemu warga negara Indonesia.

Turut mendampingi Fahri Hamzah dalam muhibah ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yakni Akbar Faisal (Fraksi Nasdem), Zulfadhli (Fraksi Golkar), Lalu Gede Sjamsul Mujahidin (Fraksi Hanura), dan Achmad Fauzan Harun (Fraksi PPP) beserta para tenaga ahli. **