Perlu Evaluasi Postur Anggaran Pendidikan

Friday 20 Oct 2017, 3 : 58 pm

JAKARTA-Keberadaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD tampaknya perlu dievaluasi ke depan. Karena realitanya Kementerian Pendidikan hanya mendapat 4% atau sekitar Rp89 trilun dari APBN. “Padahal APBN 2017, anggaran Pendidikan mencapai Rp416,1 triliun (27,4%). Sementara Rp268,18 triliun atau 64,45% dana itu disalurkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana transfer daerah,” kata Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar didampingi Prof Syamsul Bahri, Muhammad Jafar Hafsah, Wayan Sudirta dan Ahmad Farhan Hamid di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Berdasarkan kajian MPR, kata Rully, Kementerian Agama mendapatkan Rp50 triliun atau 12,12% dari anggaran pendidikan dan Rp12,83 triliun atau 3,08% anggaran itu dibagi ke Kementerian dan Lembaga lainnya. “Makanya, terkait Pasal 31 ayat 3 tentang satu sistem pendidikan nasional dan output pendidikan. Apakah satu sistem pendidikan nasional sudah dilaksanakan?,” katanya seraya mempertanyakan

Lebih jauh Rully menegaskan MPR akan mengundang 25 pakar pendidikan nasional untuk melakukan kajian sekaligus evaluasi sistem pendidikan, khususnya pasal 4 UU Pendidikan terkait alokasi anggaran 20 persen. Para pakar tersebut akan melakukan kajian dalam bentuk ‘Rountable’. “Implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa pada pasal 31 UUD NRI 1945 itu selain ada wajib belajar, Iptek, dan Imtak. Apakah sistem pendidikan kita sudah memadai? Hasil kajian ini agar penting siswa dan sarjana Indonesia bisa bersaing di tengah kemajuan teknologi saat ini,“ ujarnya sambil menambahkan rountable akan digelar pada Sabtu (28/10/2017).

Sementara Syamsul Bahri mengatakan Indoensia memiliki ratusan ribu lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Tapi, kini sekitar 1 juta sarja menganggur. Padahal, pendidikan dan potensi alam di Papua berbeda dengan daerah lain. “Kalau begitu, ada dengan pendidikan kita,” katanya.

I Wayan Sudirta menegaskan jika kajian pendidikan tersebut harus sesuai amanat UUD 1945. Sebab, iman takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi kalau dikerjakan diikuti dengan pembangunan karakter, kerja keras dan kejujuran, “Maka hasilnya akan luar biasa untuk bangsa ini berserikat dan berorganisasi,” pungkasnya. ***eko

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Mau Cuci Gudang, Ahok Wawancarai Langsung PNS Potensial

JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama terus memangkas dan merampingkan

Bank Dunia: Kerangka Kerja Kemitraan RI Fokus Pemulihan Ekonomi

JAKARTA-Bank Dunia menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan atau Country Partnership Framework