Perlu Format “Tindaklanjuti” Temuan BPK

34
tribunnews.com

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD untuk merumuskan format guna “menindaklanjuti” temuan hasil pemeriksaan BPK. “Jadi, marilah kita mencari format yang lebih pas agar peran masing-masing (BAKN DPR, PAP DPD, dan DPRD) jelas dalam menindaklanjuti laporan BPK,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri di Jakarta, Kamis,(3/10).

Menurut Hasan, tujuannya agar penelaahan ketiga lembaga saling melengkapi dan penindaklanjutan hasil pembahasannya juga saling melengkapi.  “UUD 1945 menyatakan, laporan pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Saya berkeyakinan, DPRD juga akan mendorong daerah untuk menindaklanjuti laporan BPK,” tambahnya.

Hasan Bisri menjelaskan, Pasal 23E ayat (2) Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD 1945). “Di sinilah waktunya DPD untuk memberi masukan bagaimana implementasi anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Segeralah DPD merumuskannya mumpung sekarang ini DPR sudah mengajukan usul inisiatif,”

Lebih jauh Hasan Bisri melanjutkan, BPK mengharapkan calon anggota BPK yang terpilih memiliki kapasitas profesional, karena tugas pemeriksaan keuangan menuntut profesionalisme. “Bukan tugas politis, ini tugas profesional yang sama dengan hakim agung. Bagaimana mungkin seseorang dipilih menjadi hakim agung tetapi tidak pernah menjadi hakim, atau tidak mengerti ilmu hukum. Bisa kita bayangkan.”

Oleh karena itu, kata Hasan lagi, BPK berharap, persyaratan menjadi anggota BPK lebih condong ke arah profesionalisme ketimbang elektabilitas politis. “DPR adalah lembaga negara yang bersinggungan dengan persoalan politik, tetapi marilah dudukkan agar lembaga-lembaga negara seperti MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan BPK yang condong ke arah profesionalisme,” pungkasnya. **cea