JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah merilis Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Perpres yang ditetapkan tanggal 6 Januari 2016 ini menjadi sebuah penguatan upaya Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan serta lahan di Indonesia. Namun demikian, kerja badan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan juga asosiasi dunia usaha.
Oleh karena itu, Kementerian LHK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Restorasi Gambut dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Auditorium Soejarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Rapat koordinasi yang ihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bertujuan menyelaraskan agenda kerja masing-masing pihak..
Rakor restorasi gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini dihadiri oleh ratusan peserta yang mewakili Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil nasional dan daerah, perwakilan pemerintah negara tetangga dan wakil lembaga internasional dan multilateral.
Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan agenda kerja dan pemikiran untuk perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut. ”Restorasi gambut mempertegas dan mengkonfirmasi komitmen Presiden untuk menghentikan kabut asap. Presiden menegaskan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan lagi di areal gambut serta prioritas melakukan sekat kanal”, demikian disampaikan Menteri LHK.
Sementara itu, Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan mengatakan Enam juta hektar lahan gambut yang salah kelola di masa lalu perlu diperbaiki. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan pengecekan lapangan. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan kedisiplinan bangsa. “Namun demikian, aksi preventif perlu mendapat perhatian selain pemadaman dan pemulihan,” tuturnya.
Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyatakan dukungannya kepada BRG. “DIPA harus direvisi untuk mendukung restorasi gambut. Pengalaman berhasil dan gagal Pemerintah dalam pengelolaan rawa di masa lalu patut diperhatikan oleh BRG,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, menjelaskan BRG telah menyiapkan perencanaan jangka pendek dan menengah dalam restorasi gambut.
Perencanaan jangka pendek dalam restorasi gambut meliputi antara lain penyusunan rencana restorasi, pemetaan dan zonasi, dan penyiapan sejumlah pedoman seperti pedoman tata kelola air dan teknis pemulihan lingkungan. “Selain itu BRG melakukan sosialisasi dan penguatan partisipasi masyarakat dan penyiapan tim restorasi gambut di daerah,” terangnya.
Program BRG ini sejalan dengan program pada unit terkait dari Kementerian dan Lembaga. Karenanya, pengarusutamaan rencana aksi restorasi gambut ke dalam perencanaan pemerintah perlu mendapat prioritas. “BRG tidak bekerja dari nol tetapi dapat memanfaatkan apa yang telah dan tengah dikerjakan KLHK”, ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah.
Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Endah Murniningtyas menyatakan komimen untuk mendukung program restorasi gambut ini. Meskipun demikian, salah satu kendala adalah politik anggaran yang masih bertumpu pada pemadaman kebakaran daripada pencegahan.
Orientasi anggaran saat ini ujarnya lebih pada kegiatan pemadaman, kedepan agar lebih diarahkan untuk kegiatan pencegahan. “Untuk itu, disarankan untuk membentuk model insentif pencegahan kebakaran melalui pengembangan usaha sapi potong bertani jagung, dan sebagainya,” tuturnya.
Kemenkeu sendiri mendukung penuh dari segi anggaran, mengingat untuk tahun 2016 BRG belum memiliki anggaran. Untuk itu , diharapkan agar segera menyampaikan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya.
Dirjen Anggaran menyarankan agar tugas BRG lebih difokuskan pada upaya mitigasi bukan pada penanganan kebakaran. Sebab upaya pemadaman kebakaran sudah melekat di BNPB. Namun demikian, keduanya sepakat perlu terobosan yang dipikirkan bersama mengenai persoalan anggaran di pemerintahan ini.
Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau beserta jajaran menyatakan kesiapannya untuk melakukan segala upaya agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan melibatkan TNI, POLRI, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BNPB, BMKG serta melibatkan stakeholder. Kebakaran hutan yang terjadi belakangan berada di open access. Untuk itu, Gubernur Riau sudah mengeluarkan Pergub No. 5 tahun 2015 terkait 16 rencana aksi penanganan kebakaran lahan dan hutan.
Gubernur Jambi, Zumi Zola sangat mengapresiasi Kementerian LHK dan BRG yang intens melakukan rapat koordinasi. Sejalan dengan tujuan kita, kita harus aktif melakukan pencegahan. Di Jambi ada 11 Kab/Kota, 3 Kabupaten rawan kebakaran. Luas gambut 900 ribu ha, jika ada perusahaan yang lalai dan menyebabkan lahannya terbakar, Pemprov Jambi telah mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2016 Pencegahan Karhutla. “Di lapangan selalu dilakukan monitoring hotspot, membangun embung dan sekat kanal. Kepada perusahaan, lahan mereka adalah tanggung jawab mereka,” terangnya.
Di sisi yang lain, para pembicara menegaskan perlu sinkronisasi antara PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa. Hal ini disampaikan baik oleh Dirjen Sumber Daya Air maupun Profesor Azwar Maas dari Universitas Gadjah Mada yang sekaligus menjadi Ketua Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut.
Restorasi gambut perlu mulai bekerja dengan kondisi aktual, dengan menemukenali siapa yang ada di areal restorasi, apa yang diperbuat dan di zona apa pemanfaatan itu dilakukan.
Rakor ini juga menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dari Universitas Sriwijaya, Profesor Robyanto Susanto, dari perwakilan dari Bank Dunia dan Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
