Perlu Regulasi, Kehadiran Travel Online Mengancam ASTINDO

66

JAKARTA-Komisi VI DPR menerima keluhan dari puluhan biro travel yang tergabung dalam Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO). Para agen travel ini mengadukan nasibnya ke DPR terkait serangan pelaku bisnis online yang cukup gencar menjual tiket. “Mereka ini tergencet dari beberapa sisi. Misalnya, soal komisi dan incentif dari penjualan tiket, baik tiket penerbangan maupun domestik,” kata Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto saat menerima puluhan anggota ASTINDO yang dipimpin oleh Waketum Rudiana di DPR, Jumat (18/1/2019).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, Darmadi meminta masukan langkah apa saja yang harus diperjuangkan untuk menyelamatkan bisnis travel agent. Memang ini perubahan model bisnis, yakni travel online. “Serangan kepada ASTINDO ini ada dua, pertama dari Airline terkait zero commision (penghapusan komisi), sehingga untungnya menipis dan akibatnya tidak bisa menutup biaya operasional. Kedua, tekanan langsung dari travel online, mereka bisa menjual tiket lebih murah. Bahkan tiket itu dibawa harga pasar,” terangnya.

Ditambah lagi, kata politisi PDIP, perilaku masyarakat yang sudah berubah bergeser semuanya ke online. Perubahan perilaku ini jelas membuat pusing pelaku bisnis travel agent. “Kalaupun memang harus dibuat Undang-Undang (UU), maka harus mencegah agar pelaku travel agent online ini tidak menjual tiket dibawah harga pasar. Karena ini sangat menekan dan menjurus tidak sehat,” paparnya.

Kondisi seperti itu, lanjut Darmad, berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli. Makanya, nanti DPR akan membahas lebih jauh, pasal-pasal mana yang mereka langgar. “Terutama soal tiket yang berada dibawah harga pasar,” terangnya.

Makanya, lanjut Bendahara Megawati Institut, perilaku travel online ini cenderung menuju tindakan kapitalisme. Sementara pelaku bisnis travel konvensional ini mayoritas adalah UKM-UMKM, karena omsetnya kecil-kecil dan banyak menampung tenaga kerja. “Keberadaannya tentu harus dilindungi pemerintah. Jangan sampai mereka tertutup. Kalau mereka Collap, ya banyak pengangguran,” ungkapnya.

Karena itu, kata Darmadi, pelaku UMKM ini harus mendapat proteksi dari pemerintah. Makanya, tidak adil pelaku usaha besar kemudian menekan pengusaha kecil. “Tentu akan mati mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum ASTINDO, Rudiana, Akibat serangan travel onilen tersebut diperkirakan ribuan travel agent sudah tutup dan tak beroperasi. “Dari anggota ASTINDO yang tercatat 8367, kini yang masih bertahan hidup dan bisa eksis hanya sekitar 50-60 agen. Inipun termasuk travel yang besar-besar,” katanya yang duduk berdampingan dengan Darmadi.

Lebih jauh Rudiana membeberkan soal komisi penjualan tiket airline yang semakin diperkecil. Bahkan untuk tiket penerbangan internasional menerapkan zero commission. Termasuk, pembebesan churning fee yang sulit terkontrol dan tidak bisa terlelakan.

Sementara tiket penerbangan domestik, lanjut Rudiana, komisinya juga terus menurun hingga pada angka 2%. Sedangkan service charge untuk tiket, tidak dapat diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun terhadap hotel dan restauran justru dilegalkan.

Dikatakan Rudiana, kehadiran beberapa online travel agent (OTA) besar yang ditopang oleh pemodal besar, termasuk asing telah menjadi penguasa pangsa di Indonesia hingga 70%. Karena mereka sanggup melakukan apa saja. “Sementara conventional travel agent (CTA) yang jumlahnya sekitar 99,5% hanya mendapatkan 20% pangsa pasar. Jadi terjadi persaingan yang tidak sehat dan mematikan UKM,” pungkasnya. ***