JAKARTA-Pemerintah dinilai telah menjalankan kebijakan ekonomi yang tepat. Bahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk jembatan, sarana telekomunikasi, pasar dan sebagainya telah dibangun dan diprioritaskan untuk daerah pinggiran. “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan perlu terus mendapat dukungan masyarakat,” kata Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati dalam “Refleksi Akhir Tahun F-PPP DPR RI & F PPP MPR RI” yang didampingi Ketua F MPR Arwani Thomafi dan Sekjen PPP Arsul Sani di Jakarta, Rabu (28/12/2016).
Menurut Reni, pemerintah juga sangat baik dalam membangun waduk untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan. Benih-benih unggul pada, jagung dan tanaman pertanian lainnya telah disiapkan. Begitu pula pupuk dan saran produksi lainnya. “Cita-cita kedaulatan pangan akan berhasil bila pengendalian kualitas tetap dilakukan, termasuk pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kata Reni, F-PPP terus mendorong adanya industrialisasi dan agenda hilirisasi berlangsung dengan baik. Industrialisasi hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan akan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Sekaligus mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Selain itu, industrialiasi mineral dan sumber energi akan menyumbang peningkatan produktifitas industri manufaktur dan kedaulatan energi.
Reni menyoroti pembangunan jalan Trans Papua yang ikut dikerjakan bersama anggota TNI, meski menghadapi ancaman keamanan. Pembangunan jalan-jalan yang mulus di perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta perbatasan NTT-Timor Leste telah menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah. “Selain itu menaikan wibawa dan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani melihat dua hal penting yang menyangkut problem regulasi terkait kepentingan investor. Artinya, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak (welcome) dan melindungi investasi yang lebih luas. “Saya sendiri melihat Daftar Negatif Investasi ada yang sudah dibuka bebas dan masuk liberal, bahkan asing bisa masuk 100%,” katanya.
Lebih jauh Arsul menjelaskan masalah perdagangan (trade) khususnya masalah penjualan secara langsung. Padahal pada beberapa negara perdagangan domestiknya justru mendapat proteksi kuat, seperti India. ***
