JAKARTA – Pertumbuhan utang Indonesia harus diwaspadai karena menyimpan bom waktu yang dapat meluluhlantahkan fundamental ekonomi Indonesia.
Kondisi ini semakin memberatkan mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mampu mengejar laju pertumbuhan utang yang nilainya semakin membengkak.
”Sebagian besar utang ini diwariskan kepada generasi mendatang. Dan ini beban utang ini menjadi ancaman nyata ekonomi kita,” ujar pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng di Jakarta, Jumat (20/9).
Menurut dia, paradigma pemerintah soal utang salah kaprah.
Selama ini, pemerintah selalu mengklaim, rasio utang aman terhadap PDB.
Padahal, salah satu indikator kemampuan membayar utang adalah kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
“Tetapi kalau rakyatnya miskin masa dikategorikan mampu bayar. Ini paradigma yang salah,” jelas dia.
Dia menjelaskan, GDP Indonesia dibentuk oleh segelintir korporasi besar modal asing.
Struktur PDB semacam ini sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan.
Selain itu, pertumbuhan PDB ini juga tidak dapat digunakan sebagai indikator mengukur kemajuan pembangunan nasional.
“Kalau kita hitung, pertambangan GDP kita setahun berapa?. Katakan saat ini, GDP kita mencapai 7.000 triliun. Apakah setahun bisa menambah 500 triliun?. Itu berdasarkan harga berlaku. Kalau berdasarkan harga konstan, pertumbuhan GDP dibawah 100 triliun rupiah,” jelas dia.
“Dengan demikian, kita bisa mengukur, kondisi ekonomi Indonesia baik atau buruk. Misalnya, berapa kewajiban utang pokok pemerintah dan swasta, baik itu cicilan utang dan bunga utang. Menurut saya, jumlahnya bisa mencapai 450 triliun rupiah. Berarti, kalau kita hitung tambahan GDP dengan uang yang dibawa keluar untuk membayar utang sebenarnya kita minus. Apalagi, kalau kita menghitung GDP berdasarkan indikator harga konstan. Berdasarkan harga berlaku saja kita minus,” tutur dia.
Dia mengatakan, untuk meningkatkan GDP maka pertumbuhan GDP harus dikejar dengan menggunakan sumber-sumber pertumbuhan didalam negeri dan bukan sumber luar negeri seperti sekarang.
Saat ini kata dia, sumber GDP ditopang oleh luar negeri, baik itu investasi asing, utang luar negeri dan konsumsi yang bersumber dari impor serta pengeluaran pemerintah yang dipergunakan membeli barang modal yang berasal dari luar negeri. Hal ini tidak memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Jadi, faktor-faktor yang memicu pertumbuhan ekonomi kebanyakan berasal dari luar negeri dan sebagian besar dinikmati pihak asing,” imbuh dia.
Sementara itu kata dia, PDB Indonesia dibentuk oleh konsumsi yang dibiayai oleh kredit konsumsi bukan pendapatan yang bersumber dari nilai tambah atau produktifitas nasional.
Akibatnya PDB mewariskan beban utang. Secara keseluruhan utang yang terbentuk dalam ekonomi Indonesia membengkak yang terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta, utang dalam negeri pemerintah dan swasta, utang publik.
Dengan demikian PDB tidak mencerminkan gambaran peningkatan pendapatan masyarakat, namun peningkatan utang masyarakat.
Peningkatan PDB dengan struktur PDB yang didominasi korporasi swasta dan asing justru akan meningkatkan kerentanan ekonomi pada krisis dan konflik sosial.
“PDB kita ditopang oleh ekspor bahan mentah. Dan ekspor bahan mentah ini dikontrol asing. Pengeluaran pemerintah juga lebih banyak dialokasikan untuk membeli produk-produk dari luar,” ujarnya.
Ini artinya, penopang utama pertumbuhan ekonomi sangat kecil ditopang oleh sumber pembiayaan internal.
Selain itu, kata dia pemerintah harus mengurangi pengeluaran untuk kepentingan luar negeri.
“Apakah itu pengeluaran pembiayaan import, pengeluaran untuk utang luar negeri. Hal ini menyebabkan, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh bangsa sendiri, tetapi lebih banyak oleh negara lain,” pungkas dia.
