JAKARTA-Pemerintah mengindikasikan adanya perusahaan manufaktur yang tidak jelas meminta impor baja lebih banyak. Tindakan inilah yang membuat neraca perdagangan mengalami defisit. “Banyak yang abal-abal, perusahaan tidak terkenal minta impor, justru yang minta seperti Toyota, Nissan itu sesuai kebutuhan, ” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian, Harjanto, Rabu, (4/06/2014).
Menurut Harjanto, pengetatan impor mau tak mau harus dilakukan terutama untuk barang-barang kebutuhan Industri manufaktur. Hal itu karena jumlah industri baja yang ilegal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah industri baja yang legal. “Yang di luar itu, yang tidak terkenal, justru minta impornya luar biasa besar, itu yang mengakibatkan neraca perdagangan anjlok,” terangnya.
Lebih jauh kata Harjanto, saat ini masih banyak kasus permintaan impor oleh salah satu perusahaan baja dimana permintaan tersebut tidak sinkron dengan kebutuhan yang diperlukan. “Kasus contoh ada satu investasi minta rekomendasi bangun pabrik 11 juta meter, contoh di tekstil, kemudian saya periksa, investasi hanya Rp 1 miliar, apa mungkin 11 juta meter hanya investasi Rp 1 miliar, tidak masuk akal itu,” ungkapnya
Harjanto mengatakan, banyaknya permintaan impor oleh perusahaan-perusahaan tidak jelas tersebut hanyalah kedok untuk memasarkan baja impor yang notabene memiliki harga lebih murah dan kualitas lebih rendah.
Untuk mengurangi tindak impor oleh para pelaku industri yang tidak jelas tersebut Harjanto mengaku telah mengeluarkan kebijakan lintas kementerian antara Kemenperin dan Kementerian Perdagangan untuk lebih selektif dalam pemberian izin impor.
“Di antaranya kami mengurangi impor ini kami lihat betul, kebijakan antara Kemenperin dan Perdagangan untuk pemeriksaan barang sebelum masuk dalam negeri, diperiksa dulu,” imbuhnya
Sementara itu, pengawasan barang beredar yang dilakukan pemerintah sangat lemah, pasalnya impor ilegal baja lapis seng (BJLS) dari China, membuat industri baja lapis seng nyaris bangkrut. Setidaknya 4 dari 18 industri sudah gulung tikar. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah seakan mengarahkan pelaku di industri baja lapis seng (BjLS) stop berhenti berproduksi sehingga menjadikan mereka trader (pedagang). (kur)
