JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi menilai pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (16/8) mengandung sejumlah pesan kebangsaan kuat yang ditujukan pada elit politik, elit agama dan rakyat untuk mengutamakan pentingnya penyelenggaraan kontestasi politik berjalan aman dan damai.
Jokowi merujuk keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak 2017 dan 2018 yang tidak mengoyak kebhinnekaan, sebagai contoh bahwa kondisi aman dan damai itu karena kemajemukan bangsa ini diikat oleh satu ideologi bangsa, yakni Pancasila.
Namun demikian, pesan-pesan elektoral tetap terselip dalam pidato Jokowi, yang pada intinya merangkul umat Islam, memajukan ekonomi Islam, dan mendorong peran ulama dalam mengatasi pandangan-pandangan keagamaan radikal.
“Jokowi juga menyelipkan pesan elektoral penting, yakni mempercepat penyelesaian pelanggaran kasus-kasus HAM masa lalu, suatu agenda yang selama 4 tahun hanya tertulis dalam Nawacita tetapi tidak ada tindakan nyata yang terukur,” imbuhnya.
Nuansa merangkul umat yang ditunjukkan Jokowi bisa saja dipandang sebagai hal biasa, karena kapasitasnya sebagai Kepala Negara bukan kontestan Pilplres. Apalagi pernyataan tersebut merujuk pada keberhasilan pilkada serentak 2017 dan 2018 yang aman dan damai.
Secara implisit Jokowi ingin menegaskan bahwa politisasi identitas yang subur di tengah lingkungan intoleran dan radikal bisa dikurangi pada Pilkada 2017 dan 2018 dan berharap tidak juga akan terjadi pada Pemilu 2019.
Meskipun demikian, pada batas-batas tertentu pernyataan Jokowi juga dapat dikualifikasi sebagai politisasi identitas, sesuatu yang oleh koalisi Prabowo-Sandi amat aktif dimainkan untuk menundukkan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
