JAKARTA-Paket Kebijakan Ekonomi XII yang ditujukan untuk memperbaiki kemudahan berbisnis di Indonesia dinilai belum terlalu ampuh untuk mendongkrak jumlah pengusaha UMKM di Indonesia. Padahal penting sekali mendukung terwujudnya 2% pengusaha dari total populasi. “Paket kebijakan ini patut diapresiasi, namun kebijakan mesti diarahkan untuk mewujudkan pengusaha Indonesia yang berkualitas, terutama UMKM,” kata anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (2/5/2016)
Menurut Heri, PKE XII seharusnya lebih menekan bertambahnya UMKM ke depan. Hal
itu harus lebih jauh dari sekadar mengejar target peringkat ease of doing business yang saat ini termasuk paling bontot di antara negara-negara Asia Tenggara.
Hingga hari ini, kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR, realitasnya masih defisit pengusaha yakblni kurang dari 1%. Untuk sampai ke target 2%, diperlukan dukungan pemerintah secara total. “Selain masalah modal, penyebab defisitnya pengusaha adalah masalah struktural, administrasi bertele-tele sampai Pungli. Semua itu harus dipangkas habis,” terangnya.
Lebih jauh anggota Fraksi Partai Gerindra ini menilai PKE XII kurang radikal. Sebagai contoh, seorang sarjana yang sudah merintis usaha sejak mahasiswa, cukup pakai ijazah dan rekomendasi kampus ketika mengurus perizinan sampai permodalan. “Itu baru mudah namanya,” ucapnya singkat.
Heri menyarankan agar paket ini jangan hanya selesai di konsep. Tapi, mesti ada karya nyata di lapangan. Untuk hal ini, saya menyarankan dibuatkan “klinik kemudahan berusaha” di seluruh Indonesia. “Semacam inkubator bisnis yang mencetak pengusaha dari “bayi” sampai “dewasa.” Ini bisa menjadi bagian dari kriteria insentif dana transfer (DAK/DAU) ke daerah-daerah,” papar dia lagi.
Yang jelas, sambung Heri, skema deregulasi sebagai bagian dari paket itu harus dipastikan sungguh-sungguh berpihak pada pengusaha lokal-kecil. “Harus diwaspadai kemudahan berbisnis itu tidak menjadi pintu masuknya pemodal besar untuk “memukul” habis pengusaha kecil,” tutur legislator dari Sukabumi.
Malah Heri mendesak agar paket ini harus dipastikan bersinergi dengan RUU Kewirausahaan yang sementara dibahas. Selanjutnya, tanpa dukungan anggaran yang proporsional, mustahil semua bisa terwujud. ***aec
