JAKARTA-Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengritik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di RAPBN 2014. Menurut Dolfie, program ini tidak efektif dan malah menciptakan pimpinan proyek baru di tingkat desa. “Saya ingin mendapatkan klarifikasi, apakah PNPM Mandiri ini menggunakan utang luar negeri? Berapa jumlahnya dan sampai kapan berakhir program utang luar negeri untuk program PNPM ini. Karena efektifitasnya tidak jelas,” tegas Dolfie disela-sela rapat kerja Komisi XI dengan Pemerintah untuk membahas pokok-pokok kebijakan fiskal dan makro ekonomi RAPBN 2014, Kamis (20/6). Hadir dalam raker Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Kepala BPS Suryamin.
Dia mengatakan, program PNPM ini tidak tepat sasaran. Bahkan sekedar menghamburkan utang luar negeri.
Di sejumlah daerah, program PNPM ini hanya sebatas membuat tangki air dan bangunan pertemuan. Hal ini justru melahirkan pencari proyek baru didaerah. “Tetapi apa benefit proyek itu bagi masyarakat tidak jelas. Padahal, sumber pembiayaannya dari utang luar negeri,” kata dia.
Menurut Dolfie, PNPM Mandiri yang diperuntukkan kepada masyarakat, tidak jelas apa programnya. Padahal di luar negeri, kata Dolfie, program seperti PNPM ini telah menjadi model pengentasan kemiskinan. “Tetapi di Indonesia tidak, malah di tingkat pelaksanaannya, hanya melahirkan objek proyek baru,” ujarnya.
Dolfie juga menyatakan, penjelasan pemerintah terkait pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2014 ini, masih belum mencerminkan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di 181 kabupaten tertinggal. Misalnya dalam masalah infrastruktur dasar dan konektifitas nasional, itu belum diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dimana program untuk 181 kabupaten tertinggal itu?” legislator PDI Perjuangan ini mempertanyakan pemerintah.
Selain itu, Dolfie juga mempertanyakan rencana bantuan langsung masyarakat (BLM) ke setiap kecamatan sebesar Rp 3 miliar per Kecamatan. “Saya ingin mendapatkan penjelasan dari pemerintah soal BLM ini karena ini program baru,” jelas dia.
