Politik Opera Sabun

Politik Opera Sabun

0
BERBAGI

Oleh Benny Sabdo

KONDISI permukiman di kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, sudah rata dengan tanah setelah penggusuran, Senin, 11 April 2016. Menurut Pemprov DKI Jakarta, tujuan penggusuran untuk revitalisasi kawasan wisata bahari dan program normalisasi kali agar dapat segera terealisasi. Sebelumnya, Pemprov DKI juga melakukan penggusuran di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Tahun lalu penggusuran di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, dilakukan dengan tidak manusiawi. Wajah Pemprov terlihat begitu sangat represif.

Tujuan akhir bernegara, adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa ini bahagia. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV mengamanatkan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Data yang dimiliki FAKTA, setidaknya jumlah warga miskin yang tergusur meningkat secara signifikan. Pada 2013 ada 17533 jiwa, lalu 2014 ada 15931 jiwa, dan di 2015 ada 28572 jiwa.

Menurut penelitian Susan George, The Lugano Report (edisi baru 2003), salah satu persoalan terbesar yang potensial mengganggu kapitalisme global adalah pertumbuhan penduduk. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk dunia seperti sekarang ini, kapitalisme akan macet karena kekurangan bahan baku, lingkungan rusak, daya beli terus merosot, dan konflik sosial terus menghantui. Dalam perhitungan George, bila kapitalisme global hendak dilestarikan, jumlah penduduk dunia yang berjumlah sekitar 6 milliar harus dikurangi menjadi 4 milliar. Artinya, 2 milliar penduduk dunia ini sebenarnya tidak dibutuhkan!

Misalkan kita ajukan angka 49,5 juta orang miskin di Indonesia saja, kini 2 milliar orang di dunia ini kena status pesakitan, mereka yang tidak dibutuhkan. Menurut perhitungan ekonomi berdarah dingin, mereka itu seharusnya dumusnahkan. Hanya karena ada perhitungan etis dan kepantasan publik, pemusnahan itu diperlunak menjadi penggusuran dan peminggiran. Holocaust yang dikenal sebagai genosida paling efisien dan ambisius di dunia “hanya” sanggup menghabiskan 6 juta orang dalam jangka waktu 4 tahun. PBB memperkirakan jumlah penduduk dunia tahun 2020 mencapai 8 milliar, sementara jumlah penduduk ideal menurut para ahli dalam kisah The Lugano Report hendaknya tidak lebih dari 4 milliar.

Pilkada DKI Jakarta sudah mulai semarak meski belum ada satu pun calon yang secara resmi mendaftar ke KPUD. Yang jelas pertahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok akan maju dengan jalur independen. Selain itu, sejumlah tokoh, seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, Abraham Lunggana, Desy Ratnasari, Djarot Saiful Hidayat, Tri Risma Harini, dan M. Sanusi, tapi tragis kena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berawal dari kasus Sanusi terkait raperda tentang reklamasi “perang” terjadi lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Hampir setiap hari “perang” terjadi di media sosial antara kelompok pertahana versus penantang.

Melihat perdebatan di media konvensional dan sosial, masih seputar isu-isu yang bersifat teknis, belum menukik pada idiologi. Bahkan, partai yang mengklaim idiologis pun belum bersuara. Idealnya, para konsultan politik dibalik para kandidat harus berani membuat kontras dalam kampanye kelak. Kalau Ahok jelas berpihak pada kaum pemodal lewat kebijakan reklamasi pantai utara. Maka para penantang Ahok harus berani melakukan kampanye keberpihakan pada kaum miskin dan lemah, yang hanya pasrah digusur karena tak mampu mengakali status tanah ilegal untuk dilegalkan, tiadanya fulus dan akal bulus.

Tidak ada makan siang gratis dalam dunia politik. Semua pihak memiliki kepentingan, yang kelihatan mulia dan penuh pengabdian, tapi politik tidak pernah transparan. Begitulah realitas politik menjelang pilkada DKI, ia seperti sebuah panggung sandiwara yang artifisial tapi romantis. Namun dibalik sandiwara yang kelihatan romantis ini terjadi suatu brutalitas bukan buatan. Sebab sandiwara politik tersebut pada akhirnya hanyalah sandiwara yang berkenaan dengan perebutan kekuasaan. Mau apa, memang kodrat politik pada hakikatnya brutal.

Kita memerlukan revolusi dalam bidang politik. Perlu ada perubahan fundamental dalam tubuh partai politik kita. Partai harus memiliki idiologi dan garis perjuangan yang jelas, tidak cuma retorika alias politik opera sabun. Politik menggoda dan memungkinkan orang untuk merebut kekuasaan, mempertahankan dan memperbesarnya, tak mau lagi melepaskannya, lalu mau tinggal di dalamnya selama mungkin. Apa yang harus diperjuangkan oleh kekuasaan, yakni kepentingan rakyat dan negara, itu semuanya tiba-tiba terlupakan dan lenyap ketika proses politik sedang berada dalam perebutan kekuasaan.

Penulis adalah Peneliti Respublica Political Institute  (RPI) Jakarta