JAKARTA-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan keuangan PT Pertamina (Persero) tetap sehat dan kuat meskipun mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan BBM Satu Harga. Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan penugasan itu kondisinya sehat, mampu dan cukup kuat untuk menanggungnya, kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno pada diskusi “Ketersediaan Migas” di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Fajar memaparkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN yakni salah satunya melaksanakan tugas pemerintah di sektor bidang usahanya masing-masing. Pertamina, sebagai salah satu BUMN, juga dituntut untuk mengejar keuntungan, karena terkait sebagai modal yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sebagai kekayaan negara.
Menurut dia, konsolidasi atau holding perusahaan menjadi hal lazim, terutama jika melihat banyak perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan aksi korporasi tersebut. Dalam peta jalan BUMN ada empat pilar, yakni sinergi, hilirisasi kandungan lokal, pembangunan daerah tertinggal secara terpadu, dan independensi keuangan, kata Fajar
Holding migas yang dilakukan secara inbreng atau pengalihan saham negara antara PT PGN dan PT Pertamina, senilai Rp38 triliun, membuat Pertamina memiliki tambahan modal. Guna menjaga kondisi keuangan Pertamina tetap sehat, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, selalu melihat kemampuan perseroan dalam menjalankan BBM Satu Harga. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambah subsidi solar sebesar Rp1.500 per liter dari Rp500 per liter, atau naik menjadi Rp2.000 per liter. “Dengan kemampuan keuangan yang kita lihat, pemerintah juga menanggung, subsidi untuk solar juga akan ditambah,” kata Fajar.
Sebelumnya, Plt Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menegaskan pelaksanaan tugas BBM Satu Harga dari pemerintah sama sekali tidak membebani keuangan perseroan.
“Khusus BBM Satu Harga, ini tugas yang harus dijalankan. Apakah ini membebani? Kalau infrastruktur belum ada tentu membebani, biaya operasional mahal,” katanya.
Nicke menjelaskan bahwa saat ini Pertamina tengah mengerjakan 29 proyek infrastruktur untuk mendukung percepatan BBM Satu Harga. Sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia. Pada tahun ini, Pertamina juga menargetkan ada 67 titik untuk penyaluran BBM Satu Harga, meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 54 titik. “Kami memulai 29 proyek infrastruktur hilir, kebanyakan di wilayah Timur, supaya biaya logistik untuk BBM Satu Harga turun, sehingga bisa menjangkau lebih banyak titik penyaluran untuk saudara-saudara kita di sana,” kata Nicke.
Ia memaparkan penugasan BBM Satu Harga ini merupakan implementasi tiga dari lima prinsip kerja Pertamina, yakni availibility (ketersediaan), accessibility (kemudahan akses), dan affordability (keterjangkauan). “Prinsipnya bagaimana kita menyediakan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik umum maupun industri, yang mudah diakses dengan tersebarnya SPBU di seluruh pelosok, serta dengan harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata dia.
Sejauh ini, Pertamina sebagai BUMN migas mendapat penugasan khusus dari pemerintah untuk menyalurkan BBM Satu Harga di 54 titik di beberapa wilayah seperti Papua Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Wilayah ini memang selama ini sulit mengakses BBM dengan harga normal seperti di Jawa, Bali dan Sumatra. Adapun permintaan masyarakat akan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi masih bisa dipenuhi secara baik oleh Pertamina. Mengacu data Kementerian ESDM, volume BBM bersubsidi tahun ini sebesar 16,23 juta kiloliter (KL).
Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai Mei 2018 totalnya mencapai 6,06 juta KL. Angka itu masih 37 persen dari volume yang ditetapkan di APBN 2018. ***
