JAKARTA-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) memperkirakan, potensi pencurian data nasabah masih akan terus terjadi karena banyak sekali kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Salah satu kelemahannya adalah perbankan Indonesia belum memiliki kebijakan privasi atau kebijakan kerahasiaan (privacy policy). “Jadi, pencurian data ini bisa bersumber dari bank maupun dari konsumen. Karena itu, bank harus bisa membuktikan, apakah bocornya data itu dari bank atau non bank,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo di Jakarta, Senin (25/3).
Berdasarkan hasil survey YLKI, ujar dia tidak banyak bank penerbit kartu kredit di Indonesia memiliki privacy policy. Padahal, privacy policy ini sangat penting karena memuat komitmen bank dalam menjaga data-data nasabah.
Selain itu, jelas dia penerbit kartu kredit di Indonesia belum digaransi oleh pihak ketiga (privacy service). “Kalau kita lihat di AS dan Eropa itu banyak menggunakan trustee. Karahasiaan data pribadi digaransi oleh pihak ketiga sehingga kalau ada masalah maka pihak ketiga inilah yang membuktikan apakah kebocoran data itu bersumber dari pihak bank atau bukan,” imbuh dia.
Disamping itu lanjut dia, di Indonesia belum banyak perbankan yang mempunyai privacy officer. Padahal, privacy officer ini bertanggungjawab terhadap perlindungan data pribadi. “Dengan tidak ada itu maka sangat terbuka, kebocoran data nasabah bersumber dari bank.
Dari sisi konsumen, banyak konsumen yang ceroboh memberikan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa bertanya apakah pihak ketiga itu punya privacy policy atau tidak,” tegas dia.
Sedangkan dari sisi konsumen, tutur dia, banyak konsumen yang melakukan transaksi online dengan menggunakan software ilegal. Berdasarkan riset, 70 persen komputer yang menggunakan software ilegal itu mudah sekali terdeteksi malware. Program ini bisa mencuri data ketiga konsumen melakukan transaksi. “Jadi, kalau pakai produk ilegal maka bocornya data juga akibat ketidakhati-hatian konsumen,” pungkas dia.
